Jelang Tutup Buku, APBD Rp239 triliun masih Parkir di Bank

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, hingga Oktober 2020, saldo yang ada di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) masih mencapai Rp239 triliun. Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realiasi APBD guna mendorong penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah.

"Kita berharap APBD bisa mendorong belanja. Dana desa bisa dipakai untuk meningkatkan income di desa. Kemenkeu masih melihat pada Oktober, total saldo yang ada di RKUD sekitar Rp239 triliun. Ini berarti dana tersebut ada di perbankan. Kalau dari perbankan, sebagian uang itu akan diletakkan di bank sentral, itu bisa terlihat," ujarnya dalam webinar Bank Indonesia Jawa Timur bertajuk Upaya Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu (4/11).

Suahasil mengatakan, APBD merupakan komponen penting yang dapat digunakan oleh pemda untuk mendorong pemulihan ekonomi. Optimalisasi APBD itu dapat digunakan pemda untuk belanja barang-barang produksi lokal. Tujuannya agar unit usaha yang ada di daerah bisa tetap berproduksi dan memutar perekonomian.

Oleh karenanya, ketimbang uang itu disimpan di bank, pemda dapat menggunakan uang itu untuk mendorong geliat usaha di daerah masing-masing.

"Maka saya mohon kita benar-benar bisa mengoptimalkan kegiatan ekonomi lokal. Kita bisa memaksimalkan pasar lokal, kita ingin sektor pertanian tetap berproduksi, UMKM tetap berproduksi. Memutar perekonomian di tingkat lokal perlu dipikirkan di tengah pandemi ini," ujar Suahasil.

Di kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengamini masuknya kembali uang beredar ke bank sentral. Namun menurutnya, itu bisa dimaklumi lantaran aktivitas produksi dan usaha saat ini masih dalam keterbatasan karena pandemi.

"Ini menjadi tantangan ke depan. Masih ada dana yang kembali lagi ke BI, memang karena aktivitas belum normal dan menyebabkan dana belum masuk ke sektor riil dan masuk kembali ke BI. Oleh karena itu, bila ingin mempercepat pembangunan, dana itu harus segera tersalur ke sektor riil," ujarnya.

Destry mengatakan, pemerintah pusat bersama BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah berjibaku memulihkan perekonomian. Upaya itu juga memerlukan dukungan dari pemda agar tujuan dari harapan dalam memulihkan perekonomian nasional dapat terwujud.

Khusus Jawa Timur misalnya, kontribusinya pada ekonomi nasional mencapai 15% dan sumbangan itu dapat dioptimalkan dengan mengungkit kembali perekonomiannya.

"Kita harus bisa mendorong industri lokal untuk bertahan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan," tutur Destry. (E-2)