Jumat 23 Oktober 2020, 04:40 WIB

Hindari Kenaikan Tarif Cukai Berlebih

(Ant/RO/E-1) | Ekonomi
Hindari Kenaikan Tarif Cukai Berlebih

ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/nz
RENCANA KENAIKAN CUKAI HASIL TEMBAKAU Petani merajang tembakau sebelum dijemur dan disetorkan ke pabrik rokok di Seren, Rembang, Jawa Tengah

 

Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia menolak dengan tegas kenaikan cukai rokok yang eksesif demi kelangsungan hidup industri hasil tembakau. "Kami menolak kenaikan cukai yang terlalu tinggi mengingat industri hasil tembakau (IHT) merupakan sumber utama penerimaan cukai negara dan merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang dari hulu hingga hilir," ujar Ketua AMTI Budidoyo di Jakarta,kemarin.

Dia mengatakan situasi IHT tengah terpukul karena pandemi covid-19, ditambah lagi kenaikan cukai 23% pada tahun ini. "Serapan pembelian tembakau dan cengkih sebagai bahan baku dalam industri rokok dan produksi rokok telah mengalami penurunan yang signifikan," ujarnya.

Turunnya produksi dan penjualan rokok ini, kata Budidoyo, turut berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat petani tembakau dan cengkih serta pekerja linting rokok.

Itulah sebabnya AMTI memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali rencana kenaikan cukai yang dinilai sangat tinggi tersebut. Dia berharap Presiden terketuk pintu hatinya dan dapat berkomunikasi langsung dengan pemangku kepentingan sebelum memutuskan tarif cukai 2021. "Kenaikan cukai sebaiknya disesuaikan dengan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi agar IHT dapat terus bertahan," ujarnya.

Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) Sriyadi Purnomo mengatakan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau merupakan kabar duka bagi para buruh pelinting Sigaret Kretek Tangan atau SKT yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Pulau Jawa.

Di sisi lain, tim peneliti dari PPKE Universitas Brawijaya memaparkan kebijakan kenaikan tarif cukai dan kenaikan harga rokok yang beberapa kali dilakukan pemerintah nyatanya tidak searah dengan tren jumlah perokok usia dini dalam beberapa tahun terakhir.

"Kebijakan tersebut justru dapat mengancam keberlangsungan IHT yang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional," jelas angota tim peneliti, Joko Budi Santoso. (Ant/RO/E-1)

Baca Juga

Antara/Aditya Pradana

Angkasa Pura II Siap Hadapi Libur Nataru

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Minggu 29 November 2020, 13:48 WIB
Perseroan bersama stakeholder terkait akan memastikan kelancaran penerbangan di sejumlah bandara. Termasuk, mengantisipasi kebutuhan...
Dok. Pribadi

Ammana-KORPRI Beri Akses Pendanaan Syariah bagi ASN

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Minggu 29 November 2020, 03:48 WIB
Pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal III-2020 salah satunya ditopang oleh sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah...
Dok. Diamondland

Diamondland Bangun Apartemen Low Rise di Depok 

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Minggu 29 November 2020, 03:15 WIB
Sebagai daerah penyangga Jakarta, Depok juga punya banyak fasilitas bak kota metropolitan. Misalnya, ada mal serta fasilitas kesehatan dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya