Pemerintah Canangkan Korporatisasi UMKM di Sektor Produksi Pangan

MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah mencanangkan korporatisasi UMKM di sektor produksi pangan. Ia mengatakan korporatisasi tersebut untuk petani, nelayan, dan sektor pangan lainnya agar usaha kecil dan perorangan bisa dikonsolidasi dalam satu kelembagaan yang dikelola bersama untuk membentuk koperasi.

"Sektor UMKM 60% bergerak di sektor makanan, cukup ironis karena angka konsumsi itu 66% ada di terigu nasional. Di sektor produksi, kita di pertanian dan perikanan hampir di atas 90% UMKM, tapi belum memiliki corporate farming dan ini terkendala sektor produksi di UMKM. Sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan, tapi saat ini terkendala masalah inefisiensi karena kepemilikan lahan yang sempit, pembiayaan, kepastian pasar dan harga dan juga inovasi teknologi," ungkapnya dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2020 secara daring, Kamis (22/10).

Baca juga: Berjuang Saat Pandemi, UMKM Butuh Pendampingan

Teten memaparkan dengan adanya kelembagaan ini, para petani kecil dan berlahan sempit dapat dikonsolidasi ke dalam skala usaha ekonomi. Selain itu, sarana bantuan pemerintah mulai dari pupuk, benih, alat-alat pertanian, pembiayaan dan pelatihan juga dapat dikonsolidasi dalam model bisnis yang lebih produktif.

"Dalam model bisnis korporatisasi ini harus didukung sarana produksi mulai dari hulu hingga pengolahan dan manajemen profesional. Produksi dan pasar harus terhubung secara pasti sehingga lembaga pembiayaan dan penjaminan pinjaman untuk sektor produksi akan bergairah."

Saat ini, baik perbankan dan koperasi simpan pinjam (KSP) dikatakan masih memiliki porsi yang kecil untuk membiayai sektor produksi di sektor pangan. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis dan pemasaran, lanjut Teten, akan menyempurnakan tata niaga pangan yang lebih baik.

"Pengembangan aplikasi pangan digital yang kami kembangkan bersama BGR (PT Bhanda Ghara Reksa) perlu untuk terus dikembangkan, terutama untuk membangun rantai distribusi pangan melalui jaringan warung sembako tradisional yang jumlahnya sekitar 3,5 juta," sambungnya.

Saat ini, Teten menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pilot project di Jabodetabek untuk pengembangan digitalisasi aplikasi pangan ini. Lalu untuk keperluan operasi pasar, aplikasi ini dikatakan dapat dipakai untuk jaringan distribusi pangan melalui warung sembako.

Hal ini akan efektif untuk mengendalikan inflasi. Pasalnya pengembangan ini dikatakan langsung masuk ke lokasi masyarakat yang menjadi target dari operasi pasar.

"Saya kira proyek besar korporatisasi pangan ini tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi harus menjadi proyek bersama kolaborasi antara Kementan, KKP, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, Kemenkop UKM dan pemerintah daerah," ujar Teten

"Kami sekarang dalam tahap piloting salah satunya untuk padi dan beras yang sudah dilakukan Gubernur Jawa Tengah di Demak. Ini sudah kemarin dilaporkan kepada Presiden dan beberapa komoditi lain seperti bawang garam jagung di beberapa daerah lain juga menyusul," pungkasnya. (Des/A-1)