PEMERINTAH berhasil mendapatkan uang senilai Rp32,75 triliun dari lelalng 7 Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa, (20/10). Kegiatan lelang itu menjadi bagian dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ke-7 SUN itu ialah SPN03210121, SPN12210701, FR0086, FR0087, FR0080, FR0083 dan FR0076 yang dilelang melalui sistem Bank Indonesia. Direktur SUN Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan melalui keterangan tertulis menyatakan, nilai penawaran yang masuk kepada 7 SUN itu mencapai Rp83,02 triliun.
"Incoming bids untuk lelang hari ini meningkat pesat dibanding dengan lelang SUN sebelumnya. Dari target lelang pemerintah sebesar Rp20 triliun, bids yang masuk mencapai Rp83,02 triliun, melonjak 67,8% dibandingkan dengan permintaan pada lelang SUN sebelumnya yang sebesar Rp49,47 triliun," ujar Deni.
Peningkatan itu turut didorong oleh membaiknya kondisi pasar domestik yang ditunjang oleh turunnya persepsi risiko Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam penurunan Credit Detault Swap (CDS) dalam satu bulan terakhir yang dibarengi dengan nilai tukar relatif stabil, likuiditas di pasar keuangan cukup tinggi.
Baca juga : Dipicu Aksi Ambil Untung IHSG Ditutup Melemah
Faktor lainnya ialah kondisi pasar global yang kondusif berpengaruh positif pada penurunan yield SUN dalam beberapa hari terakhir serta peningkatan incoming bids di lelang hari ini.
Deni juga menyebutkan, partisipasi investor asing secara nominal pada lelang kali ini lebih tinggi dibandingkan dengan lelang SUN sebelumnya.
"Pada lelang kali ini, bids investor asing mencapai Rp11,97 triliun, meningkat dibandingkan nominal pada lelang sebelumnya yang sebesar Rp7,53 triliun. Minat tertinggi investor asing di lelang kali ini berada pada tenor 10 dan 15 tahun," jelasnya.
Meski penawaran yang diterima Indonesia mencapai Rp83,02 triliun, Deni bilang, pemerintah hanya memutuskan untuk menyerap Rp32,75 triliun karena didasari pada kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun. Itu juga mencakup pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta empertimbangkan yield/imbal hasil SBN yang wajar di pasar sekunder. (OL-7)
