Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KELOMPOK 20 ekonomi utama atau G20 mendukung penangguhan pembayaran utang dan memperpanjang masa pembayaran utang bagi negara miskin selama enam bulan.
Artinya, moratorium pembayaran utang bisa dilakukan hingga Juni 2021. Penangguhan ini dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal yang dialami sejumlah negara miskin. Di tengah G20, sudah ada diskusi terkait proses pengurangan utang.
"Jika negara termiskin terus melakukan pembayaran utang, itu akan mengurangi belanja kesehatan dan mengurangi kemampuan mereka dalam menghadapi krisis. G20 setuju untuk memperpanjang moratorium selama enam bulan," jelas Presiden Bank Dunia David Malpass dalam Annual Meetings 2020, Kamis (15/10).
Baca juga: Menkeu Yakin Negara ASEAN Saling Bantu Saat Pandemi
Adapun tantangan besar dihadapi G20 ialah perumusan kerangka bersama agar utang menjadi efektif bagi negara miskin. "Itu berarti proses pengurangan utang akan memiliki dampak dan membuka potensi pertumbuhan di massa depan," imbuh Malpass.
Di lain sisi, Debt Service Suspension Initiative (DSSI) hanya menunda pembayaran utang dan menambahkan bunga. Namun, tidak mengurangi besaran utang.
"Penting bagi penduduk di negara miskin untuk melihat adanya pengurangan jumlah utang. Itu menjadi secercah harapan untuk masa depan. Saya mengapresiasi G20 yang memiliki pendekatan pengurangan utang," paparnya.
Baca juga: WEF: Banyak Anak Muda Berpikir Belajar Daring Jadi Permanen
Bank Dunia menilai pemulihan ekonomi global saat pandemi covid-19 digambarkan berbentuk K. Artinya, negara ekonomi maju mampu memberikan dukungan, terutama bagi pasar keuangan. Serta, masyarakat yang terpaksa bekerja dari rumah.
Akan tetapi, banyak orang di sektor ekonomi informal yang kehilangan pekerjaan. Pada akhirnya, mereka bergantung program perlindungan sosial.
Untuk negara berkembang dan negara miskin, lanjut dia, mengalami resesi ekonomi atau depresi yang semakin menyedihkan. Tecermin dari hilangnya pekerjaan, pendapatan dan juga remitansi dari warga yang bekerja di luar negeri.(OL-11)
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Postur APBN tiap tahun terus tertekan karena dibebani utang jatuh tempo dalam jumlah besar.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440 miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved