Nasabah Minna Padi Minta OJK Proporsional

HARAPAN mayoritas nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) memperoleh pengembalian tahap II dari hasil penjualan portofolio efek reksa dana Minna Padi Amanah Saham Syariah kembali gagal.

Penyebabnya masih ada segelintir nasabah yang belum sepakat dengan rencana pengembalian tersebut. Hal itu membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank kustodian menunda pengembalian investasi nasabah MPAM.

Penundaan pengembalian tahap II itu membuat mayoritas nasabah MPAM marah besar. "OJK harus bersikap bijaksana, harus proporsional, tidak di bawah tekanan segelintir oknum. Seharusnya yang setuju dengan pengembalian itu jalankan saja, sedangkan yang tidak setuju dan mau ribut-ribut terus, ya, silakan. Kami mayoritas yang sudah setuju dan menunggu lama inginnya ini segera diselesaikan," tegas Shierly, nasabah asal Surabaya, kemarin.

Seperti diketahui, MPAM telah melakukan pembubaran atau likuidasi reksa dana Minna Padi Amanah Saham Syariah efektif pada Rabu (30/9). Proses pengembalian akan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari bursa setelah instruksi yang diterima bank kustodian dari pihak MPAM.

Shierly mengatakan sejatinya ia memiliki rencana untuk menginvestasikan lagi saham-saham yang menjadi haknya jika sudah dikembalikan.

Hal senada diungkapkan Susan, nasabah MPAM asal Bandung. Ia meminta OJK, dan DPR untuk membantu segera pencairan dana investasinya. "Saya butuh dananya untuk keperluan hidup. Jadi, tolong untuk tidak ditunda-tunda," kata Susan ketika dihubungi.

Ini bukan pertama kali MPAM mengembalikan investasi nasabah mereka. Sebelumnya, MPAM melakukan pelunasan sebagian (tahap I) kepada pemegang unit penyertaan (PUP) dengan membagikan dana (cash) hasil penjualan portofolio efek reksa dana Minna Padi Amanah Saham Syariah secara proporsional pada 11 Maret 2020.

Budi Wihartanto, Direktur MPAM, ketika dikonfirmasikan mengakui saat ini masih ada kendala dalam pengembalian investasi nasabah MPAM. Namun, menurutnya, kendala itu bukan berasal dari MPAM. "Kami sangat kooperatif dan sudah menjalankan seluruh proses pengembalian sesuai ketentuan dan arahan OJK," katanya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi meminta OJK untuk segera menyelesaikan berbagai kasus investasi yang terjadi agar investor mendapatkan hak mereka. (E-1)