Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KALANGAN industri mebel dan kerajinan meminta kementerian terkait menghilangkan ego sektoral agar tidak menekan kelangsungan hidup sektor industri tersebut.
Kewenangan yang dimiliki tiap kementerian harusnya disinergikan, menjadi kekuatan untuk meningkatkan nilai tambah industri nasional, bukan menjadi penghambat di tengah kerja keras Presiden Joko Widodo memulihkan ekonomi nasional di era pandemi covid-19.
Demikian harapan yang disampaikan sejumlah pelaku industri mebel dan kerajinan saat berdialog dengan Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel.
“Pemerintah harus meninjau kembali regulasi yang menghambat seperti aturan impor bahan baku penolong. Pasalnya, kapasitas dan kemampuan industri bahan baku penolong dalam negeri belum mampu mendukung kebutuhan industri mebel dan kerajinan,” ujar salah satu pelaku industri mebel nasional, Presiden Direktur PT Integra Indo Cabinet Tbk Halim Rusli.
“Dampaknya sangat merugikan. Bukan hanya membuat pelaku industri kelimpungan memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor tepat waktu. Regulasi yang ada juga menimbulkan konsekuensi kenaikan biaya produksi sehingga menggerus daya saing,” tegas Halim.
dalam menanggapi keluhan tersebut, Rachmat Gobel menegaskan pihaknya bersama seluruh anggota DPR di komisi terkait akan melakukan pembahasan serius. Ia melihat, potensi industri berbasis kayu olahan itu sangat besar.
“Insya Allah, Selasa depan saya akan mengajak konsultasi angota DPR bersama tiga kementerian terkait. Kita harus menghilangkan berbagai kendala regulasi, minimal meninjau ulang hal-hal yang menghambat. Apa yang bisa dioptimalkan dari kekuatan industri yang berbasis bahan baku lokal. Jangan sampai keunggulan kompetitif maupun komparatif itu justru untuk memperkuat produsen negara pesaing,” kata legislator Partai NasDem tersebut. (RO/E-2)
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Pembatasan media sosial berbasis usia dapat diposisikan sebagai shock therapy awal untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak di ruang digital.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
INDUSTRI aset kripto Indonesia diproyeksikan memasuki fase pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan pada 2026.
Regulasi yang tumpang tindih bukan hanya menurunkan pemasukan negara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved