Presiden Minta Dua Kementerian Tangani Masalah Garam

PRESIDEN Joko Widodo membeberkan dua persoalan utama terkait industri garam di sisi hulu. Pertama adalah rendahnya kualitas garam yang diproduksi di dalam negeri. Itu membuat garam rakyat tidak bisa diserap karena tidak memenuhi standar kebutuhan industri.

"Data per 22 September, masih ada 738 ribu ton garam rakyat yang belum diserap," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Senin (5/10).

Adapun, persoalan kedua adalah rendahnya kuantitas produksi garam dalam negeri. Jokowi menyebut kebutuhan garam nasional dalam satu tahun mencapai 4 juta ton.
Namun, jumlah yang bisa diproduksi petani garam Tanah Air hanya 2 juta ton. Itu pun dengan kualitas yang masih di bawah standar.

"Akhirnya kita cari yang paling gampang, impor garam. Dari dulu begitu terus, tidak pernah ada penyelesaian. Sebenarnya kita tahu masalahnya apa, tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya," ucap presiden.

baca juga: Pasar Fokus pada Sentimen dari AS

Ia pun menginstruksikan para menteri terkait dalam hal ini Menteri Koordintor Bidang Maritim dan Menteri Kelautan dan Perikanan segera melakukan langkah-langkah perbaikan mulai dari hulu sampai ke hilir.

"Pertama, perhatikan ketersediaan lahan produksi. Kemudian percepat ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di sepuluh provinsi," pinta kepala negara.

Selain itu, ia meminta produksi garam lokal harus mulai memanfaatkan teknologi dan inovasi guna mengangkat kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. (OL-3)