Benteng Terakhir Garam Nasional, Jatim Dorong Teknologi dan Raperda demi Capai Target Swasembada 2027

LANGIT mendung terlihat di kawasan Sememi Kidul, Kecamatan Benowo, Surabaya Barat. Surabaya, tepatnya di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, sejumlah petambak garam terlihat tergesa memasukkan hasil garamnya ke karung. 

Mereka khawatir garam yang habis dipanen akan larut oleh derasnya air hujan yang akan turun. Secara perlahan mereka masukan dalam tumpukan dan dibawanya ke truk yang sudah disiapkan diujung jalan Benowo Surabaya.

Awal November menjadi masa sulit bagi petambak garam, bukan karena memikiran harga garam tapi musim penghujan sudah mulai tiba. Itu menandakan  masa mereka untuk memproduksi garam akan berakhir. 

Baca juga : Menteri Rachmat Pambudy Tegaskan Inovasi Teknologi Bangkitkan Ekosistem Pergaraman Nasional

Masa hujan sulit bagi petambak garam untuk memaksimalkan produksi garam. Khususnya mereka yang memiliki tambak garam di Surabaya, lahan semakin sempit akibat tergerusnya perumahan dan masa produksi garam juga makin singkat.

Kendati begitu, para petambak garam di Surabaya tidak pernah berhenti untuk produksi garam di setiap musim kemarau. “Kami memanfaatkan lahan lahan sisa yang ada,” kata Ridwan, salah satu petambak di Surabaya.

Ridwan tetap mempertahankan lahannya meski hanya beberapa bulan memproduksi garam yakni saat musim kemarau, karena keinginan besarnya menjadi garam sebagai tuan rumah di negeri sendiri. 

Baca juga : Swasembada Garam dari Ujung Selatan Negeri

Apalagi kebutuhan garam terus meningkat tidak hanya di jawa Timur, tapi secara nasional termasuk eksport.  “Berapapun hasilnya tetap saya pertahankan, untuk menambah penghasilan sekaligus mempertahankan bahwa jatim provinsi paling besar dalam produksi garam,’ katanya.

Tidak banyak lahan garam di Surabaya, namun cukup untuk memberikan kontribusi terhadap  kebutuhan garam di Jawa Timur. Garam di Surabaya terkonsentrasi Asemrowo memiliki sekitar 20 hektar dan Benowo memiliki kurang lebih 30 hektar. 

Secara total, lahan tambak garam di Surabaya diperkirakan memiliki luas total Kecamatan Asemrowo, sekitar 20 hektar lahan tambak garam, Kecamatan Benowo,kurang lebih 30 hektar lahan tambak garam, wilayah sekitar terminal Osowilangun, sekitar 15 hektar lahan tambak garam. 

Surabaya bagian terkecil dari seluruh daerah di Jawa Timur yang memiliki lahan  untuk memproduksi garam. Jawa Timur (Jatim) menjadi tulang punggung produksi garam nasional dengan kontribusi signifikan, terutama dari wilayah Madura.

Strategi Swasembada Garam di Jatim 

Untuk kebutuhan nasional sekitar  42% dari total produksi garam nasional yang disumbangkan oleh Jawa Timur. Ini dipasok dari Kawasan Madura,  Kabupaten Sumenep , Sampang , dan Bangkalan.

Madura masih menjadi lumbung garam rakyat utama di Indonesia, dengan luas lahan tambak garam sekitar 11.150 hektare yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Jawa Timur. 

Potensi besar yang dimiliki Jawa Timur dalam produksi garam, memaksa Pemerintah Provinsi Jatim melalui DPRD telah menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam dan Pembudidaya Ikan untuk menopang target swasembada nasional tahun 2027.

“Upaya swasembada garam di Jatim difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi agar garam rakyat mampu memenuhi standar industri (kadar NaCl tinggi). Ini yang juga tertuang dalam Perda nanti,” kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

Pemprov Jatim Mendorong penggunaan teknologi geomembran (terpal plastik) pada dasar tambak untuk meningkatkan kualitas garam (lebih bersih dan putih) serta produktivitas sebagai salah cara untuk swasembada garam.

Peningkatan Kualitas Intervensi teknologi dan pelatihan untuk mencapai kadar NaCl minimal 97% (standar garam industri) yang selama ini sulit dicapai oleh petambak rakyat tradisional.

Tidak hanya itu saja, Pemprov Jatim maupun DPRD Jatim all out untuk menata lebih baik pergaraman di Jatim dengan memunculkan Raperda yang tidak lain ditujukan menopang target kemandirian pangan dan swasembada garam nasional tahun 2027.

PT Garam Bukan Kompetitor Garam Rakyat

Selama ini  kontribusi Jawa Timur krusial untuk dua komoditas strategis tersebut garam dan ikan. “Khusus garam sekitar 42 persen produksi garam nasional berasal dari Jawa Timur,” kata Ketua Komisi B DPRD Jatim Anik Maslachah.

Selama ini, menurut Anik,  ruang produksi yang belum optimal. Untuk daratan budidaya ikan baru terkelola 72 persen sehingga masih ada lahan idle sekitar 28 persen. Di sisi laut, area produksi garam baru termanfaatkan 48 persen, menyisakan 52 persen potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Di tingkat nasional, kebutuhan garam mencapai sekitar 4,2 juta ton per tahun, sementara produksi baru sekitar dua juta ton. Dari angka itu, sekitar 800 ribu ton disumbang Jawa Timur. 

“Sementara Pemerintah menargetkan swasembada garam pada 2027, sehingga dukungan regulasi di daerah menjadi mendesak untuk dibuat agar petambak garam terlindungi,” kata Anik.

Meski Anik mengakui bahwa kontribusi Jatim belum berbanding lurus dengan kesejahteraan petambak dan pembudidaya. Ketiadaan HPP untuk garam dan ikan membuat harga sangat fluktuatif dan kerap dikendalikan perantara. 

Serapan garam rakyat oleh PT Garam disebut sangat rendah. dari sekitar 800 ribu ton di Jatim, yang terserap PT Garam tidak lebih dari seribuan ton. Akibatnya yang menyerap adalah pihak swasta, tengkulak, pemodal.

“Itulah akhirnya permainan harga ditentukan oleh para pemodal yang menyebabkan tidak linier antara nilai tukar petani garam, nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan, karena fluktuasi nya, sangat fluktuatif,”
katanya.

Anik mendorong, perubahan peran PT Garam agar tidak berkompetisi di hulu dengan petambak rakyat.  PT garam ini mempunyai tugas dan fungsi  untuk memproduksi garam. 

Meskipun mempunyai tugas dan fungsi produksi garam, DPRD Jatim berharap yang diproduksi bukanlah garam rakyat, tetapi garam industri, supaya tidak menjadi kompetitor garam rakyat.

Raperda yang disiapkan memuat dua pilar, yakni perlindungan dan pemberdayaan. Menurut Anik, Perlindungan diarahkan pada kepastian harga dan kepastian terbeli, sementara pemberdayaan mencakup pelatihan, pembinaan mutu, dan intervensi permodalan.

Perjuangan petambak garam di lahan sempit Surabaya, yang terburu-buru melawan mendung dan keterbatasan musim, hanyalah gambaran kecil dari tugas berat Jawa Timur sebagai penyumbang 42% produksi garam nasional. 
Jatim adalah benteng terakhir yang menjadi mimpi buruk Swasembada Garam Nasional 2027, namun benteng ini diserang dari dua sisi: ancaman cuaca yang memotong masa produksi dan tekanan pasar yang membuat petambak rentan di hadapan tengkulak.

Intervensi pemerintah daerah tidak dapat ditunda lagi. Melalui dorongan Raperda Perlindungan Petambak dan investasi pada teknologi geomembran , Jawa Timur tidak hanya berupaya mendongkrak kualitas garam rakyat hingga standar industri (NaCl$\ge 97\%$), tetapi juga mengakhiri dominasi pihak swasta dan menekan harga. 

Tantangannya yang jelas: memastikan PT Garam tidak menjadi pesaing, sekaligus memberi kepastian harga dan keinginan bagi petambak. Jika Jatim berhasil menata hulu hingga hilir, impian Indonesia menjadi tuan rumah bagi garam sendiri akan benar-benar terwujud.(H-2)