Kebijakan Fiskal Countercyclical Dilanjutkan

Pemerintah masih akan menerapkan kebijakan fiskal countercyclical tahun depan guna mengejar target pertumbuhan dan menjaga momentum pemulihan ekonomi dari krisis.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah bersama dengan DPR sepakat bahwa belanja dari pemerintah masih dibutuhkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi pada tahun kedepan sehingga defisit APBN disepakati untuk diperlebar menjadi 5,7% terhadap PDB jika dibandingkan dengan posisi awal RAPBN di 5,5%.

"Kemarin pembahasan sangat menarik antara pemerintah dengan DPR ialah ketika RAPBN-nya 5,5% defisit. Namun, dengan kolaborasi dan melihat masalah yang sama, antara pemerintah dan DPR kita sepakat untuk perlebar sedikit ke 5,7% dari PDB," ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Jumat (2/10).

Alhasil, kata Febrio, belanja negara pada 2021 justru meningkat menjadi Rp2.750 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp2.739 triliun. Salah satu sektor belanja pemerintah yang dinaikkan merupakan transfer ke daerah (TKD) menjadi Rp795,5 triliun, naik dari angka di tahun 2020 sebesar Rp763,9 triliun.

"Harapannya posisi pemerintah sebagai motor (perekonomian) (sehingga) kebijakan countercyclical tetap kita lakukan," imbuh Febrio.

Ia mengakui bahwa kebijakan ini bukan tanpa risiko. Pasalnya, dengan meningkatnya belanja, defisit keseimbangan primer APBN justru akan melebar.

Diperkirakan defisit keseimbangan primer akan mencapai 3,59% terhadap PDB pada 2021, turun sedikit dari posisi tahun 2020 di 4,27%. Namun, itu masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode 2015-2019 yang menunjukkan tren penurunan defisit menuju 0%.

Rasio utang negara pun diperkirakan akan naik. Febrio mengatakan bahwa sebagai akibat dari situasi pandemi, rasio utang mengalami lonjakan hingga 37,6% pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan naik hingga 41,09% di 2021. Padahal, untuk tahun 2019, rasio utang masih dapat terjaga di 30,18%.

Ia menjelaskan, dalam mengejar target pertumbuhan yang tinggi untuk tahun depan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah memastikan investasi harus positif. "Harus reformasi dari 2020 ke 2021, termasuk gimana pastikan investasi positif di 2021 karena kalau tetap negatif, berat sekali. Cara investasi positif? Ya, peluang harus diperbaiki," pungkasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan sikap adaptif dapat dilakukan melalui pengelolaan instrumen APBN yang harus bisa fleksibel dalam merespons tantangan covid-19, tetapi tetap dengan tata cara yang benar.

Berikan perpanjangan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang jangka waktu fasilitas insentif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) hingga akhir Desember 2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menuturkan perpanjangan itu diatur dalam PMK 28 Tahun 2020 terkait insentif pajak barang dan jasa dalam penanganan covid-19.

"Perpanjangan hingga akhir tahun ini juga berlaku bagi fasilitas pajak penghasilan bagi anggota masyarakat yang membantu upaya pemerintah memerangi wabah covid-19 melalui produksi, sumbangan, penugasan, serta penyediaan harta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020," jelas Hestu dalam keterangan resminya, kemarin. (Ins/Mir/E-1)