Pemerintah Tepis Rencana Bentuk Dewan Moneter

SEKRETARIS Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede menegaskan pemerintah belum pernah dan tidak berniat untuk membentuk Dewan Moneter dalam rangka mereformasi sistem keuangan nasional.

“Dewan Moneter itu adalah inisiatif dari DPR dan itu diperbolehkan untuk DPR melakukan inisiatif. Pemerintah tidak ada rencana membuat Dewan Moneter dan kami ingin mempertahankan independensi (bank sentral),” ujar Raden dalam diskusi publik secara virtual bertajuk Arah Kebijakan Pemerintah: Keseimbangan Antara Kesehatan dan Ekonomi, di Jakarta, Rabu (23/9).

Kendati demikian, pemerintah memang sedang merencanakan untuk mereformasi sistem keuangan nasional. Tujuannya ialah sebagai langkah antisipasi gejolak atau bahkan krisis keuangan bila pascapandemi berakhir.

Sebab, kata Raden, saat ini pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menelurkan kebijakan agar para debitur merestrukturisasi kreditnya di perbankan.

Restrukturisasi berpotensi menimbulkan peningkatan Non-Performing Loan (NPL/kredit bermasalah) di tahun-tahun mendatang setelah program itu berakhir. Dampak mengular dari meningkatnya NPL akan berpengaruh pada kondisi likuiditas dan permodalan perbankan. Bila itu terjadi, krisis keuangan menjadi buah pahit yang dipetik Indonesia.

“Oleh karena itu kita persiapkan sekarang, jangan sampai baru diperkuat saat kita sudah terjebak. Itu akan membuat kita tertinggal, oleh karenanya pemerintah menggagas penguatan di sektor keuangan. Penguatan in supaya seluruh jaring di sektor keuangan bisa dijahit dan tidak ada yang bocor, jadi kalau nanti ada kesulitan likuiditas dan permodalan, jaring pengaman itu bisa berjalan,” imbuh Raden. (E-3)