Kemenkeu Cegah Bambang Trihatmodjo ke Luar Negeri

DIREKTUR Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menyatakan, pihaknya telah mencegah Bambang Trihatmodjo bepergian ke luar negeri lantaran memiliki permasalahan piutang negara kala dirinya menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games XIX 1997.

“Kita mencegah untuk bepergian ke luar negeri. Ini sebetulnya kebijakan yang ditempuh panitia terkait piutang negara,” ujar Isa dalam diskusi secara virtual, Jumat (18/9).

Langkah pencegahan itu diambil oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Upaya pencegahan dilakukan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr Bambang Trihatmodjo dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara. Selain Sri Mulyani, PUPN turut beranggotakan Kepolisian, Kejaksaan hingga pemerintah daerah.

“Menteri itu ketua urusan dari piutang negara. Ini satu panitia yang ditugaskan berdasarkan UU Nomor 49 Tahun 1960 untuk mengurus piutang negara yang tidak selesai-selesai. Panitia diberi kewenangan oleh UU untuk melakukan action yang lebih misalnya mencegah ke luar negeri dan blokir rekening,” terang Isa.

Sebelum dicegah, lanjut Isa, sejatinya Bambang telah diberi peringatan oleh bendahara negara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun setelah peringatan dan pemanggilan urung membuahkan hasil, maka pencegahan ke luar negeri menjadi langkah antisipasi yang diambil.

“Pencegahan sudah dimintakan ke Direktorat Jenderal Imigrasi oleh panitia urusan piutang negara,” tutur Isa.

Meski demikian, ia enggan merinci jumlah uang yang menjadi persoalan menahun tersebut. Menurut Isa, hal itu merupakan ranah yang tidak dihendaki untuk disampaikan kepada publik.

"Permasalahan utang piutang itu info detilnya termasuk info yang dikecualikan dari pemberitahuan kepada publik. Kami menjaga itu, tidak bisa kami sampaikan karena aturannya demikian," jelasnya.

Persoalan ini mencuat setelah didapati adanya pengajuan pembatalan atau tidak sah dari Bambang Tirhatmodjo soal KMK 108/2020 yang dilayangkan Menteri Keuangan. Gugatan Bambang itu terdaftar dengan nomor 179/G/2020/PTUN.JKT. pada Selasa (15/9).

Isa mengaku pihaknya belum mendapat pemberitahuan tentang adanya gugatan Bambang Trihatmodjo kepada Menteri Keuangan PTUN tersebut.

"Saya enggak tidak apakah itu strategi perbaikan atau bagaimana. Gugatan ini belum kami terima pemberitahuannya dari pengadilan," pungkasnya. (E-3)