Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
REVISI Undang-Undang (UU) Bank Indonesia sempat ramai diperbincangkan publik. Aspek yang paling disorot ialah independensi Bank Sentral yang akan terguncang.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengganggu independensi BI.
Keyakinan Perry mengacu pernyataan Presiden Joko Widodo pada 2 September lalu. Kepala Negara diketahui menjamin independensi Bank Indonesia tetap terjaga dengan baik.
Baca juga: UU BI akan Direvisi, Airlangga: Tidak Ada Upaya Pelemahan
"Kita sudah mencermati. Pada 2 september, Presiden tegaskan dan menjamin independensi BI. Dalam kesempatan ini, beliau memberikan penjelasan bagi koresponden asing," ungkap Perry dalam konferensi pers virtual, Kamis (17/9).
Selain itu, Perry menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memiliki pandangan serupa. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah belum membahas lebih lanjut terkait revisi UU Bank Indonesia. Sebab, revisi aturan tersebut merupakan inisiatif DPR RI.
"Demikian juga Ibu Menteri Keuangan dalam keterangan persnya pada 4 September juga menegaskan yang sama. Beliau menyatakan revisi UU BI merupakan inisiatif DPR,” jelas Perry.
Baca juga: DPR Ingin Revisi UU BI, Faisal Basri: Akibat Pemahaman Keliru
“Pemerintah belum membahas sampai saat ini. Pernyataan Presiden (posisi pemerintah) sudah jelas, bahwa kebijakan moneter harus tetap kredibel, efektif dan independen," imbuhnya.
Kedua pernyataan tersebut membuat Perry yakin bahwa revisi UU Bank Indonesia belum mencapai tahap pembahasan. Baik dari pemerintah maupun DPR RI. Di samping itu, kredibilitas, efektivitas dan independensi Bank Sentral juga mendapat jaminan Kepala Negara.(OL-11)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved