Usaha Menengah Mampu Bertahan Tiga Bulan

DI tengah merosotnya perekonomian akibat terpaan pandemi covid-19, pelaku usaha menengah kecil (UMK) dan usaha menengah besar (UMB) optimistis aktivitas mereka bertahan hingga tiga bulan ke depan sejak Juli 2020.

Demikian kesimpulan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 10-26 Juli 2020 yang menyoroti aktivitas 34.559 pelaku UMK dan UMB di berbagai kota di tengah gempuran covid-19.

“Kami melihat optimisme pelaku usaha. Sebanyak 42% mengaku dapat bertahan dengan kondisi saat ini maksimum tiga bulan apabila tidak terjadi perubahan operasi dan bantuan, sedangkan 58% pelaku usaha yakin dan mampu bertahan dengan kondisi saat ini selama lebih dari tiga bulan meski tanpa perubahan operasi maupun bantuan,” kata Kepala BPS Suhariyanto, kemarin.

Adapun jenis bantuan yang diharapkan UMK, lanjut Suhariyanto, antara lain 69,02% modal usaha, 41,18% keringanan tagihan listrik, 29,98% relaksasi penundaan pembayaran pinjaman, 17,21% kemudahan administrasi pengajuan pinjaman, dan 15,07% penundaan pembayaran pajak.

Untuk UMB, bantuan yang diharapkan antara lain 43,53% keringanan tagihan listrik, 40,32% penundaan pembayaran pinjaman, 39,61% penundaan pajak, 35% modal usaha, dan 14,44% kemudahan pengajuan pinjaman.

Selain menyorot optimisme pelaku usaha, survei BPS juga memetakan upaya adaptasi yang dilakukan UMK dan UMB untuk mempertahankan usaha mereka. Adaptasi yang mereka lakukan, dari mengurangi jam kerja, diversifikasi usaha, penambahan lokasi usaha, berpindah ke usaha lain, hingga terakhir pemutusan hubungan kerja (PHK).

“PHK menjadi jalan terakhir. Sebanyak 30% UMK dan 47% UMB mengurangi jam kerja untuk tetap mempertahankan pegawai. Jumlah pelaku usaha yang melakukan diversifikasi 16% UMK dan 11% UMB,” ungkap Suhariyanto.

Dinamis

Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan pemerintah menggelontorkan dana Rp123,46 triliun kepada UMKM. Dana tersebut berasal dari anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang totalnya mencapai Rp692,2 triliun.

Bantuan pemerintah untuk UMKM meliputi subsidi bunga Rp35,28 triliun, restrukturisasi kredit Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan Rp5 triliun, modal kerja Rp1 triliun, PPh final Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi kepada koperasi Rp1 triliun.

Pada survei itu, BPS juga menyisir pelaku usaha yang mengalami kerugian. Sebanyak 84% UMK dan 82% UMB mengaku tekor pundi-pundi mereka.

“Tetapi kami juga mendapati 59,8% UMK beroperasi secara normal, 24% mengurangi kapasitas, 10,1% berhenti, 5,4% bekerja dari rumah, dan 0,5% melebihi kapasitas. Sementara UMB yang masih beroperasi 49,4%, mengurangi kapasitas 28,8%, berhenti beroperasi 5%, 16,3% bekerja dari rumah, dan 0,5% melebihi kapasitas,” tandas Suhariyanto.

Dalam menanggapi survei BPS, ekonom Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, menilai pelaku UMK dan UMB justru bisa bertahan di masa krisis karena terbiasa menja lankan usaha secara dinamis di tengah kondisi pasar yang tidak menentu sekalipun.

“Peran sektor UMKM itu sekitar 60% dalam perekonomian nasional. Ini menjadi keunggulan daripada negara maju yang mengandalkan industri besar. Kita jangan lagi bicara high growth rate, tetapi bagaimana bisa bertahan melewati situasi sulit,” kata Rimawan. (Aiw/Ant/X-3)