BKPM Sebut RUU Ciptaker Tuntas Oktober

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan disahkan paling lambat Oktober 2020.

Meski terus diterpa kontroversi, RUU Ciptaker dinilai sangat penting untuk menarik investasi agar masuk ke Indonesia.

"Skenario kami paling lambat Oktober. Namun, jika awal Oktober sudah selesai, itu lebih baik karena UU ini di BKPM sangat penting," kata Bahlil saat konferensi pers RUU Cipta Kerja secara virtual, kemarin.

RUU Ciptaker dinilai sebagai solusi atas permasalahan lapangan pekerjaan yang masih menjadi PR bagi pemerintah, terlebih dengan adanya wabah covid-19 ini.

Bahlil mengungkapkan, saat ini ada 16,5 juta orang butuh pekerjaan terdiri atas 7 juta orang yang sudah menganggur sebelum pandemi covid melanda,7 juta orang karena covid, dan 2,5 juta orang merupakan angkatan kerja.

"Dari potret yang ada, (kita) harus ciptakan lapangan kerjaan, harus ada perubahan regulasi secara besar-besaran. Maka, BKPM yang ditugaskan berpendapat bahwa solusi soal ini ialah omnibus segera disahkan," ujar pria kelahiran Maluku Tengah tersebut.

Ia tidak menampik bahwa RUU Ciptaker masih menjadi perdebatan antara serikat buruh/pekerja dengan pengusaha. Namun, Bahlil meyakinkan akan segera mencari jalan tengah.

"Soal buruh dan pengusaha tidak akan selesai, kami mencari jalan tengah. Saya punya keyakinan tidak akan setuju 100%. Solusi jalan tengah mengakomodir bagi buruh, pengusaha, dan negara," jelasnya.

Terkait realisasi investasi pada triwulan III tahun ini, ia meyakini ada perbaikan. "Dari data yang masuk ,dipastikan realisasi triwulan III akan lebih baik. Angkanya kasih waktu saya 1 bulan lagi karena trwiulan III ditutup 30 September nanti," ujar Bahlil.

Sebelumnya, BKPM melaporkan realisasi investasi pada triwulan II 2020 sebesar Rp 191,9 triliun, turun 3,4% jika dibandingkan dengan triwulan II 2019. (Iam/E-1)