Menkeu: Resesi Ekonomi Tidak Berarti Kondisi Sangat Buruk

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, resesi yang berpotensi terjadi di Indonesia tidak sepenuhnya pertanda buruk bagi perekonomian nasional di tengah pandemi.

"Kalau secara teknis, bila kuartal III ini kita di zona negatif maka resesi terjadi. Namun tidak berarti kondisinya sangat buruk," ujarnya di gedung DPR, Senin (7/9).

Menurutnya, bila terjadi pertumbuhan negatif di triwulan III dan angkanya lebih kecil dibanding pertumbuhan negatif di triwulan II, maka Indonesia masih memiliki harapan untuk mendorong perekonomian kembali.

Apalagi, kata Sri Mulyani, perbaikan kinerja dan berbagai indikator ekonomi di semester I sejatinya menunjukkan sinyal positif. Akan tetapi, diakui itu perlu lebih banyak dorongan guna mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 0% pada triwulan III.

"Satu bulan terakhir ini terjadi kenaikan cukup baik, maka bisa berharap pertumbuhan ekonomi di kuartal III lebih baik dibanding kuartal II yang kontraksinya cukup dalam hingga -5,3%," terangnya.

Perempuan yang karib disapa Ani itu menambahkan, pemerintah berupaya untuk mengakselerasi belanja pemerintah seiring dengan percepatan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Harapannya ialah agar konsumsi masyarakat segera pulih, investasi bertahap naik ke pertumbuhan positif dan meningkatnya kinerja ekspor nasional.

Baca juga : Pengamat: Perbankan Harus Bantu UMKM untuk Pemulihkan Ekonomi

"Pemerintah berharap perfromace kuartal III membaik dan dijaga sampai kuartal IV," sebutnya.

Ani bilang, tantangan yang datang akibat pandemi bukan perkara mudah. Sebab, upaya pemerintah untuk menaikkan kembali konsumsi masyarakat, pemulihan investasi dan perbaikan kinerja ekspor terhalang dengan ketidakpastian yang terjadi.

Belum lagi negara-negara lain yang bermitra dengan Indonesia masih dihantui oleh ancaman gelombang kedua penyebaran virus. Itu pula akan membatasi kinerja ekspor Indonesia.

Oleh karenanya, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, imbuh Ani, pemerintah tetap menjadikan penanganan kesehatan sebagai prioritas utama. Namun tetap menjadi satu kesatuan dengan pemulihan ekonomi nasional. Keduanya disebut tidak dapat dipisahkan dan harus bisa berjalan beriringan.

"Antara kesehatan dengan ekonomi tidak bisa dipisahkan prioritas karena covid masih masalah utama, maka kita tetap fokus bagaimana menanggulangi penyebaran covid terutama seiring dengan beberapa kegiatan sosial ekonomi yang sudah mulai aktif. Namun untuk bisa kegiatan sosial ekonomi berjalan dengan baik, maka tetap melakukan protokol kesehatan," pungkasnya. (OL-7)