Terkait Tarif Tol, Pemerintah Harus Taat Pada Kebijakan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk baru memberi diskon atas tarif Golongan I tol ruas Cipularang dan Padaleunyi. Hal ini terjadi tidak lama setelah berbagai protes masyarakat datang, salah satunya dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta pengertian Jasa Marga agar kenaikan tarif tol ditunda dan ditinjau ulang sampai situasi pandemi Covid-19 mereda.

Penyesuaian kenaikan tarif tol tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Pasal 48 ayat 3 tentang Jalan Tol, yaitu penyesuaian tarif tol setiap dua tahun.

Adapun tarif yang naik adalah kendaraan Golongan I naik dari Rp39.500 menjadi Rp42.500, yaitu pada sedan, jip, pick up/truk kecil, dan bus, lalu kendaraan Golongan II naik dari Rp59.500 menjadi Rp71.500, kendaraan Golongan IV naik dari Rp99.500 menjadi Rp103.500.

Adapun penyesuaian tarif tol turun diperuntukan kepada kendaraan Golongan III yang turun dari Rp79.500 menjadi Rp71.500 dan Golongan V yang turun dari Rp119.000 menjadi Rp103.500.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan penyesuaian ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15/2005, bahwa setiap dua tahun, tarif harus naik dan sudah ada hitung-hitungannya. Bila mau dibatalkan, maka PPnya harus diubah.

Tarif itu, jelas Agus, sudah sejak Januari seharusnya naik. Tapi ditunda untuk memenuhi standar pelayanan minimum, lalu kemudian ada covid-19 sehingga kenaikannya ditetapkan pada September 2020.

"Saya agak aneh juga, Ridwan Kamil mencuit demikian, lalu tarif diturunkan. Seharusnya tidak usah. Aturannya seperti itu. Kita mau taat aturan atau tidak. Persoalan nanti ada promo-promo itu persoalan lain. Yang penting kita mau taat aturan atau tidak," kata Agus Pambagio, Sabtu (5/9).

Tindakan Jasa Marga untuk membatalkan tarif dari yang sudah diputuskan karena protes publik dan hanya untuk kendaraan golongan tertentu, bisa diartikan memberikan edukasi buruk kepada publik.

"Saya ditanya dari sisi kebijakan, ya harus taat aturan. Bila ada tidak kesetujuan atau dibatalkan, diubah dahulu aturannya. Tidak bisa gitu (batal atas protes publik). Ini negara atau apa. Kalau begini, artinya pemerintah sendiri tidak bisa menjalankan aturannya dengan baik," kata Agus. (R-1)