Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 19 Agustus 2020 sudah mencapai Rp 174,79 triliun, atau 25,1% dari pagu anggaran sebesar Rp 695,2 triliun.
“Dari Rp 695,2 triliun itu DIPA sudah dikeluarkan Rp 387,91 triliun. Anggaran yang tanpa pakai DIPA Rp 155,96 triliun, yaitu insentif perpajakan. Sedangkan yang masih belum di-DIPA-kan sebanyak Rp 151,6 triliun,” ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/8).
Lebih lanjut, dia merinci realisasi dana PEN terdiri dari bidang kesehatan Rp 7,36 triliun, perlindungan sosial Rp 93,18 triliun, sektoral K/L dan pemda Rp 12,4 triliun, insentif usaha Rp 17,23 triliun, serta dukungan UMKM Rp 44,63 triliun. Berikut, pembiayaan korporasi yang belum terealisasi dan menunggu waktu yang tepat.
Baca juga: Menkeu: Realisasi Dana PEN Lebih Cepat dengan Program Eksisting
Untuk bidang kesehatan dengan alokasi Rp 87,55 triliun, yang sudah DIPA sebesar Rp 48,9 triliun, tanpa DIPA Rp 3,8 triliun, serta belum DIPA Rp 34,9 triliun, dengan realisasi Rp 7,36 triliun atau 13,98% dari DIPA dan tanpa DIPA.
Realisasi itu meliputi insentif kesehatan pusat dan daerah Rp 1,86 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan (nakes) Rp 21,6 miliar, penyaluran Gugus Tugas Covid-19 Rp 3,22 triliun, serta insentif bea masuk dan PPN kesehatan Rp 2,26 triliun.
Untuk program perlindungan sosial dengan alokasi Rp 203,9 triliun meliputi DIPA Rp 187,6 triliun dan belum DIPA Rp 16,4 triliun, telah terealisasi Rp 93,18 triliun atau 49,7% dari DIPA.
Baca juga: Presiden: Jangan Sampai Investasi Minus Lebih dari 5%
Realisasi itu terdiri dari PKH Rp 26,6 triliun, Kartu Sembako Rp 26,3 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 3,4 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp 18,6 triliun, Kartu Prakerja Rp 5,3 triliun, diskon listrik Rp 3,5 triliun dan BLT Dana Desa Rp 9,6 triliun.
Selanjutnya, untuk sektoral K/L dan pemda dengan alokasi Rp 106,5 triliun, yang sudah DIPA Rp 94,73 triliun dan belum DIPA Rp 13,32 triliun, dengan realisasi Rp 12,40 triliun atau 13,1% dari DIPA.
Realisasi untuk sektoral K/L dan pemda terdiri dari padat karya K/L Rp 9,01 triliun, DID pemulihan ekonomi Rp 654,9 miliar, DAK Fisik Rp 328,8 miliar dan bantuan produktif Rp 2,4 juta untuk 1 juta usaha mikro.
Baca juga: Luncurkan Banpres Produktif, Pemerintah Harap Usaha Kecil Bangkit
"Pemerintah terus mendukung, terutama sektor seperti pariwisata yang akan mengusulkan beberapa program, seperti penerima hibah pariwisata. Juga bagaimana cara mempercepat anggaran dan mengeksekusi untuk dua program baru, yaitu bantuan produktif dan subsidi gaji, yang semuanya sudah disiapkan dalam bentuk DIPA,” jelas Bendahara Negara.
“Apabila keseluruhan tercapai ini, maka seluruh anggaran Rp 106,5 triliun tercapai. Realisasi per bulan dari September hingga Desember harus rata-rata Rp 11,2 triliun,” imbuh Ani.(OL-11)
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,5% hingga 5,3% di 2021 dan 5,4%-6% di 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved