Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 19 Agustus 2020 sudah mencapai Rp 174,79 triliun, atau 25,1% dari pagu anggaran sebesar Rp 695,2 triliun.
“Dari Rp 695,2 triliun itu DIPA sudah dikeluarkan Rp 387,91 triliun. Anggaran yang tanpa pakai DIPA Rp 155,96 triliun, yaitu insentif perpajakan. Sedangkan yang masih belum di-DIPA-kan sebanyak Rp 151,6 triliun,” ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/8).
Lebih lanjut, dia merinci realisasi dana PEN terdiri dari bidang kesehatan Rp 7,36 triliun, perlindungan sosial Rp 93,18 triliun, sektoral K/L dan pemda Rp 12,4 triliun, insentif usaha Rp 17,23 triliun, serta dukungan UMKM Rp 44,63 triliun. Berikut, pembiayaan korporasi yang belum terealisasi dan menunggu waktu yang tepat.
Baca juga: Menkeu: Realisasi Dana PEN Lebih Cepat dengan Program Eksisting
Untuk bidang kesehatan dengan alokasi Rp 87,55 triliun, yang sudah DIPA sebesar Rp 48,9 triliun, tanpa DIPA Rp 3,8 triliun, serta belum DIPA Rp 34,9 triliun, dengan realisasi Rp 7,36 triliun atau 13,98% dari DIPA dan tanpa DIPA.
Realisasi itu meliputi insentif kesehatan pusat dan daerah Rp 1,86 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan (nakes) Rp 21,6 miliar, penyaluran Gugus Tugas Covid-19 Rp 3,22 triliun, serta insentif bea masuk dan PPN kesehatan Rp 2,26 triliun.
Untuk program perlindungan sosial dengan alokasi Rp 203,9 triliun meliputi DIPA Rp 187,6 triliun dan belum DIPA Rp 16,4 triliun, telah terealisasi Rp 93,18 triliun atau 49,7% dari DIPA.
Baca juga: Presiden: Jangan Sampai Investasi Minus Lebih dari 5%
Realisasi itu terdiri dari PKH Rp 26,6 triliun, Kartu Sembako Rp 26,3 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 3,4 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp 18,6 triliun, Kartu Prakerja Rp 5,3 triliun, diskon listrik Rp 3,5 triliun dan BLT Dana Desa Rp 9,6 triliun.
Selanjutnya, untuk sektoral K/L dan pemda dengan alokasi Rp 106,5 triliun, yang sudah DIPA Rp 94,73 triliun dan belum DIPA Rp 13,32 triliun, dengan realisasi Rp 12,40 triliun atau 13,1% dari DIPA.
Realisasi untuk sektoral K/L dan pemda terdiri dari padat karya K/L Rp 9,01 triliun, DID pemulihan ekonomi Rp 654,9 miliar, DAK Fisik Rp 328,8 miliar dan bantuan produktif Rp 2,4 juta untuk 1 juta usaha mikro.
Baca juga: Luncurkan Banpres Produktif, Pemerintah Harap Usaha Kecil Bangkit
"Pemerintah terus mendukung, terutama sektor seperti pariwisata yang akan mengusulkan beberapa program, seperti penerima hibah pariwisata. Juga bagaimana cara mempercepat anggaran dan mengeksekusi untuk dua program baru, yaitu bantuan produktif dan subsidi gaji, yang semuanya sudah disiapkan dalam bentuk DIPA,” jelas Bendahara Negara.
“Apabila keseluruhan tercapai ini, maka seluruh anggaran Rp 106,5 triliun tercapai. Realisasi per bulan dari September hingga Desember harus rata-rata Rp 11,2 triliun,” imbuh Ani.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Melalui PEN pemda, PT SMI berperan sebagai alat countercyclical pemerintah untuk menanggulangi dampak perubahan situasi ekonomi yang signifikan seperti pandemi covid-19.
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved