Senin 10 Agustus 2020, 19:18 WIB

Menkeu: Realisasi Dana PEN Lebih Cepat dengan Program Eksisting

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Menkeu: Realisasi Dana PEN Lebih Cepat dengan Program Eksisting

Antara/Dhemas Reviyanto
Menkeu Sri Mulyani saat menyampaikan LKPP 2019 dalam Rapat Paripurna DPR RI.

 

SERAPAN dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan cepat terealisasi jika menggunakan program eksisting dan memiliki validasi. Hal itu ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sebab, sejumlah program dinilai memiliki data yang cukup. Sehingga ketika anggaran dikucurkan, realisasi dapat berjalan lancar.

"Penyerapan ini akan lebih cepat dan optimal untuk program yang sudah ada. Seperti PKH dan Kartu Sembako. Penyerapannya sangat optimal karena punya mekanisme, datanya sudah jelas. Meski data belum update, namun ini relatif sudah sangat establish," papar Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Senin (10/8).

Baca juga: Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Baru Rp151,2 Triliun

Dengan data dan mekanisme yang sudah siap, pemerintah tinggal menambah anggaran dan program tersebut bisa langsung dieksekusi saat pandemi covid-19. Selain itu, tidak ada perubahan regulasi signifikan, jika memanfaatkan program eksisting. Sehingga, birokrasi juga berjalan dengan cepat.

"Program yang sifatnya usulan baru, ternyata masih harus menghadapi berbagai persoalan. Dari data, validasi dan verifikasi," imbuh Bendahara Negara.

Lebih lanjut, dia mencontohkan program Kartu Prakerja, bansos produktif dan bantuan subsidi ubah kepada pekerja teregistrasi BPJS Ketenagakerjaan. Itu merupakan program yang butuh persiapan dalam bentuk validasi data lebih lanjut.

Baca juga: Menaker: Bantuan Subsidi Upah Berlaku Untuk Semua Sektor

Penyaluran juga bergantung pada infrastrukrur delivery. Apabila langsung menggunakan anggaran dari pemerintah, satuan kerja (satker) akan sangat dibutuhkan. "Namun, apabila harus melalui perbankan atau non-bank, persiapan untuk mendeliver ini sangat penting. Belum ditambah dengan faktor regulasi atau verifikasi," pungkasnya.

"Banyak institusi non-pemerintah yang berhadapan dengan dana pemerintah, mereka tahu harus melakukan proses dan akuntabilitas yang dilakukan birokrasi. Ini kesulitan yang sering dialami swasta atau lembaga keuangan dalam proses akuntabilitas pemerintahan," jelas Ani.

Untuk program PEN yang belum memiliki data meski sudah ada ide penyaluran, lanjut dia, malah akan semakin sulit. "Umpamanya mau memberikan bantuan kepada UKM rumah tangga, data base-nya belum lengkap. Ini akan menimbulkan tantangan luar biasa dan penyerapannya sangat lama,” katanya.(OL-11)

 

 

Baca Juga

Setkab

Investasi Mengalir, Hipmi Apresiasi Kinerja BKPM

👤Iam/E-3 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 04:49 WIB
Realisasi investasi tersebut secara year on year (yoy) tumbuh 1,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada triwulan III 2019 dengan...
DOK. YBM BRI

YBM BRI Beri Modal Usaha ke UKM Kepulauan Seribu

👤Syarief Oebaidillah 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 04:20 WIB
untuk mengembangkan potensi dan kemandirian usaha mustahik melalui kegiatan...
Dok. Pribadi

FIKSI 2020 Lahirkan Calon Wirausahawan Muda Indonesia

👤Syarief Oebaidillah 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 00:25 WIB
Meski di tengah situasi pandemi Covid-19, para peserta FIKSI 2020 telah menghasilkan rencana bisnis dan rintisan usaha-usaha...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya