Pemerintah Dorong Kebangkitan UMKM Lokal untuk Pemulihan Ekonomi

PEMERINTAH mendorong kebangkitan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal sebagai langkah yang tepat dalam mempercepat pemulihan ekonomi.

“Dalam rangka pemulihan ekonomi, Indonesia membutuhkan dunia usaha termasuk UMKM lokal untuk segera bangkit,” tutur Menteri Koordintor (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerjanya di Desa Budaya ­Kertalangu, Provinsi Bali, Sabtu (22/8).

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memulihkan UMKM pada masa pandemi covid-19, di antaranya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi anggaran untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun dari total biaya penanganan covid-19 senilai Rp695,20 triliun.

“Program PEN terus didorong untuk membantu masyarakat produktif memulihkan dan membangkitkan UMKM, serta menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi mengingat peranan UMKM yang sangat besar bagi perekonomian,” Airlangga.

UMKM memiliki peran besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Segmen skala usaha UMKM mempekerjakan sekitar 116,9 juta orang pada 2018 dan mampu menyerap 97% tenaga kerja nasional. Dari sisi jumlah pelaku usaha, pada tahun yang sama UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB.

Beberapa capaian tersebut mencerminkan bahwa UMKM berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, menurut Menko, diperlukan dukungan dunia usaha, termasuk UMKM agar pere­konomian Indonesia tidak mengalami perlambatan yang dalam serta mampu tumbuh pada triwulan III dan IV 2020.

Demi mempercepat pemulihan ekonomi diperlukan dorongan dari seluruh pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penyalur KUR, penjamin KUR hingga partisipasi UMKM lokal. UMKM lokal diharapkan dapat bangkit untuk membantu perekonomian nasional.

“Implementasi tersebut kami wujudkan dalam bentuk pelaksanaan Penyaluran KUR Bangkitkan UMKM Lokal untuk Pemulihan Ekonomi Nasional hari ini,” katanya.

Total KUR yang disalurkan oleh Lembaga Penyalur KUR hingga akhir pekan lalu mencapai Rp18,13 miliar yang diberikan kepada 136 debitur. Penyaluran KUR tersebut secara live dilaksanakan di bebe­rapa lokasi kantor lembaga penyalur KUR, antara lain Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, BPD Bali, BCA, Bank Mandiri Taspen, Bank Bukopin, Bank Sinarmas, BRI Syariah, dan KSP Guna Prima Dana.

Selain itu, lembaga penjamin KUR seperti PT Askrindo dan PT Jamkrindo juga turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyaluran corporate social responsibi­lity (CSR) oleh para lembaga penyalur KUR dengan nilai Rp4,52 miliar.

Hingga 31 Juli 2020, perkembangan kinerja pe­nyaluran KUR di Provinsi Bali terealisasi Rp2,99 triliun dan diberikan kepada 60.390 debitur. Sementara total outstanding sebesar Rp7,29 triliun diberikan kepada 559.866 debitur dengan nonperforming loan (NPL) terjaga pada level yang rendah (0,52%).

Adapun realisasi penyaluran KUR secara keseluruhan hingga 31 Juli 2020 mencapai Rp89,2 triliun diberikan kepada 2,67 juta debitur ­sehingga total outstanding sebesar Rp167,87 triliun dengan NPL tetap terjaga yaitu 1,07%.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penyaluran KUR kepada UMKM di Bali. Selain penyaluran KUR untuk UMKM lokal, dalam kunjungan kerja Menko Perekonomian kali ini juga dilakukan penyaluran bantuan corporate social responsibility (CSR) oleh para lembaga penyalur KUR ­dengan nilai sebesar Rp4,52 miliar.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, serta Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi. (S1-25)