Ada Ancaman Resesi, Pemerintah Harus Utamakan Rakyat Kecil

MANTAN Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengingatkan pemerintah untuk membantu rakyat miskin, rentan miskin, serta usaha kecil dan mikro. Hal ini perlu dilakukan dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi di Tanah Air.

“Saya tekankan untuk alokasi anggaran, memang yang paling utama didukung adalah masyarakat miskin, rentan miskin, berikut usaha kecil dan mikro,” ujar Agus dalam diskusi virtual, Senin (3/8).

Menurutnya, masyarakat dalam katergori tersebut paling terdampak pandemi covid-19. Dia mengakui pemerintah telah menggelontorkan banyak stimulus kepada usaha kecil dan mikro. Namun, implementasinya relatif rendah.

Baca juga: Deflasi 0,10% Pada Juli 2020, BPS: Daya Beli Harus Ditingkatkan

Terkait bantuan sosial (bansos) untuk rakyat miskin dan rentan miskin, lanjut dia, pelaksanaannya pun masih ada yang salah sasaran. Padahal, isu resesi ekonomi semakin mengkhwawatirkan publik.

Pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif, meski turun di level 2,97%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 diperkirakan minus 4-6%.  Apabila pertumbuhan pada kuartal III 2020 mengalami negatif, Indonesia akan masuk ke jurang resesi ekonomi.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu berharap pemerintah dapat menjaga momentum agar ekonomi pada kuartal III 2020 tidak minus. Harapan serupa juga diarahkan pada kuartal IV 2020.

Agus kembali mengingatkan pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak. Tidak hanya melibatkan kementerian atau lembaga (K/L), namun juga menggandeng organisasi masyarakat, asosiasi profesi hingga perguruan tinggi.

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Rupiah Melemah Awal Agustus

“Sinergi maksudnya pemerintah harus kerja sama antar kementerian dan lembaga. Pemerintah juga harus sinergi dengan organisasi nonpemerintah,” jelas Ketua Dewan Gerakan Pakai Masker.

Ketua Umum GPM, Sigit Pramono, berpendapat kunci utama dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi ialah memberdayakan birokrasi. Meski ada lembaga Ad Hoc, seperti Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, namun tidak menjalankan mekanisme penyaluran dana bantuan.

“Itu kuncinya pemberdayaan birokrasi. Makanya sekarang masih rendah penyaluran dana, karena birokrasi pusat dan daerah tidak berjalan baik,” pungkas Sigit.(OL-11)