Berdayakan UMKM untuk Menggerakkan Ekonomi Nasional

PANDEMI covid-19 tidak hanya mengganggu kesehatan manusia, tetapi juga ekonomi. Krisis ekonomi dirasakan hampir semua, tidak terkecuali usaha mikro, kecil, maupun menengah (UMKM).

Untuk menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah meluncurkan sejumlah stimulus, termasuk bagi UMKM. Keseriusan pemerintah langsung ditunjukkan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di dalamnya mencakup pemulihan sektor UMKM.

Ada dana bergulir hingga Rp1 triliun yang disiapkan pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM).

Presiden menyadari efektivitas penyelamatan UMKM sangat bergantung dengan kecepatan penyaluran bantuan, mengingat setiap harinya pelaku UMKM mengalami kerugian akibat pandemi.

Ia menegaskan waktu yang tersisa semakin pendek untuk upaya pemulihan usaha pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia agar tidak terimbas dalam dari perlambatan ekonomi. “Kita hanya punya waktu untuk ungkitan ini Juli, Agustus, dan September. Kalau kita bisa mengungkit ini insya Allah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan lebih mudah,” ungkap Presiden.

Jokowi juga mengimbau agar belanja APBN dioptimalkan dalam tiga bulan terakhir ini untuk mendorong perekonomian, khususnya UMKM dan koperasi.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar proses penyaluran dana bergulir ini disederhanakan. Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan penyaluran dana tersebut akan dilakukan percepatan.

Sebagai bagian dari upaya cepat dan komprehensif dalam program PEN, kementeriannya telah menyiapkan strategi khusus, dengan menerapkan tiga fase untuk memulihkan sektor koperasi dan UMKM.

Fase pertama ialah program survival. Pihaknya bersama LPDB KUMKM melakukan restrukturisasi pinjaman. Restrukturisasi diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan jasa selama 12 bulan.

Hingga saat ini telah dilakukan restrukturisasi kepada 40 mitra koperasi dengan total outstanding Rp135,7 miliar.

Dalam program itu, LPDB tidak mengenakan bunga selama masa penundan pembayaran karena disubsidi.

Fase kedua ialah program pemulihan ekonomi dengan alokasi tambahan sebesar Rp1 triliun. Pembiayaan itu khusus disalurkan kepada koperasi dengan bunga 3%, menurun atau sekitar 1,5 % flat per tahun untuk menjangkau sekitar 4,8 juta UMKM anggota koperasi. “Sampai saat ini kami telah melakukan penyaluran pinjaman atau pembiayaan baru dengan total pencairan sebesar Rp381,4 miliar dengan rincian untuk koperasi pola konvensional sebesar Rp21,8 miliar ini ada 13 mitra. Lalu, dengan pola syariah sebesar Rp109 miliar atau ada 21 mitra,” katanya.

Fase ketiga berupa penumbuhan ekonomi. Untuk itu, pihaknya menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memudahkan akses pembiayaan koperasi dan UMKM dengan bunga ringan dan pendampingan.

Gairahkan demand

Menanggapi langkah cepat pemerintah, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menegaskan perlu pendekatan komprehensif untuk menyelamatkan UMKM.

Dalam hal bantuan permodalan, ia menekankan yang terpenting ialah kecepatan dari eksekusi program. Dari berbagai studi menunjukkan pada masa pandemi ini makin banyak UMKM yang berjatuhan.

Namun, ujarnya, hanya permodalan tidak cukup. Pemerintah harus menyadari adanya demand UMKM yang menciut akibat pandemi. Untuk itu, diperlukan perluasan akses pasar bagi UMKM. “Perlu ada terobosan untuk menggairahkan demand-nya. Salah satunya dapat dengan memobilisasi pengadaan barang dan jasa dari APBN untuk produk sektor UMKM. Lelangnya pun harus memprioritaskan UMKM,” terang Faisal.

Hal lain yang juga harus dilakukan pemerintah adalah pendampingan bagi UMKM dan koperasi untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi. Pemerintah harus memastikan sosialisasi seluruh stimulus dan bantuan ini dapat tersampaikan secara langsung kepada UMKM. “Pastikan yang menjadi sasarannya tahu ada program tersebut karena banyak yang memiliki keterbatasan informasi,” pungkas Faisal. (S-1)