Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Inkoppas) yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Ferry Juliantono, menyatakan gerakan koperasi di tanah air protes keras terkait perkembangan di Bank Bukopin saat ini yang dikuasai pihak asing.
Akibat itu pula, menurutnya, usai Jumat ini, akan terjadi aksi demo dari perwakilan Induk Koperasi di Departemen Keuangan serta kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di Jakarta, guna meminta pemerintah agar tidak membiarkan bank bukopin dikuasai asing.
Seperti diketahui, sebut Ferry, Kook Min yang merupakan perusahaan Korea Selatan akan menjadi pemegang saham mayoritas di bank tersebut saat RUPS mendatang.
Baca Juga: Polisi Cegah Pengacara Joko Tjandra ke Luar Negeri
"Jadi, melihat fenomena ini, kami dari kalangan induk koperasi atau elemen gerakan koperasi akan menyampaikan protes ke Kementerian keuangan serta OJK. Dan kami Induk-induk Koperasi mengajak sekaligus meminta pemerintah untuk kembali kembali saham Bank Bukopin," ujar Ferry dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/7).
Ditambahkan, pihaknya sangat kecewa lantaran pemerintah membiarkan Bank Bukopin dalam genggaman penguasaan asing.
"Seharusnya pemerintah bisa menunjuk BUMN untuk menempatkan sahamnya dan terkait upaya pembenahan bank ini. Sementara itu, gerakan Koperasi siap memobilisasi dana demi kepentingan nasional guna penyelamatan Bank Bukopin, yang sejauh ini adalah aset nasional yang dipelopori dan didirikan oleh elemen gerakan koperasi khususnya dari kalangan induk koperasi bersama pemerintah," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Kookmin Bank Dukung Rights Issue Bank Bukopin
Dukungan konkret dari pemerintah yang begitu besar pada koperasi saat ini dapat memberikan manfaat lebih luas.
JUMLAH koperasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini mencapai 1.000 lebih, namun yang aktif baru sekitar 800 koperasi.
Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.
Pengembangan tebu berskala luas ini diharapkan dapat memperbaiki struktur pasokan bahan baku gula domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Pengelolaan SPBU nelayan berbasis koperasi desa ini merupakan langkah revolusioner dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Kemenag dan Kemenkop UKM menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis untuk membangkitkan dan memperkuat ekonomi umat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved