Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan kunci untuk menyelamatkan ekonomi nasional berada pada kuartal III 2020.
Jika pada periode tersebut belanja kementerian atau lembaga (K/L) tidak digenjot, Kepala Negara khawatir perekonomian domestik tidak akan membaik.
"Kita berharap di kuartal III sudah harus naik lagi. Kalau tidak, tidak ngerti lagi saya, akan betapa lebih sulit kita," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Negara, Kamis (23/7).
Pada kuartal I 2020, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup positif, yakni 2,97%. Namun pada kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi melambat akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar.
Baca juga: Bantu Pedagang Kecil, Pemerintah Kucurkan Dana Rp 28 Triliun
Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 bisa minus 4,5-5%. Pada fase awal kuartal III 2020, dari sejumlah data yang dipantau setiap hari, Presiden menilai ada harapan. Serapan anggaran K/L pun mulai meningkat. Sejumlah program pendukung pemulihan ekonomi juga berjalan baik.
"Saya senang sudah ada angka-angka yang baik. Konsumsi mulai terungkit naik. Mungkin peredaran uang sudah terjadi, karena ada BLT desa, bansos tunai dan bansos sembako. Itu semua sangat memengaruhi daya beli," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, dia menyoroti kinerja ekspor pada Juli 2020 yang menunjukkan tren kenaikan. Capaiannya lebih baik dari kinerja ekspor periode Mei dan Juni.
Baca juga: Menkeu Pastikan Gaji ke-13 Cair Pada Agustus
Presiden menegaskan momentum itu harus dimaksimalkan, agar kinerja positif terus bertahan hingga akhir tahun. Dia meminta seluruh menteri ekonomi untuk memberikan stimulus kepada dunia usaha, terutama berskala kecil dan menengah.
Diketahui, Lembaga Penyaluran Dana Begulir (LPDB) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun. Dana itu akan disalurkan kepada seluruh koperasi di Indonesia untuk menambah modal anggota. Presiden meminta proses penyaluran dana LPDB tidak dibuat rumit.
"Proses harus cepat dan sederhana. Kita butuh kecepatan, salurkan dengan cepat, sederhanakan prosesnya. Jangan sampai koperasi tutup, baru dibantu. Tidak ada artinya itu," tegasnya.(OL-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved