Penanganan Covid-19 tak Boleh Tertinggal dari Pemulihan Ekonomi

ANGGOTA Komisi IX DPR, Saleh P Daulay, mengapresiasi langkah presiden untuk merubah struktur birokrasi penanganan Covid-19 di Indonesia, yakni dengan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Namun, Saleh mengatakan, pembagian tugas di struktur baru itu harus dilakukan lebih adil. Proporsi program kerja harus dibagi secara merata. Tidak boleh mendahulukan pemulihan ekonomi dan meninggalkan penanganan kesehatan.

Baca juga: KPK Jebloskan Bupati Lampung Utara ke Rutan Bandar Lampung

"Keduanya harus dikerjakan secara bersamaan," ujar Saleh, dalam keterangannya, Selasa, (21/7).

Dikatakan Saleh, dengan membubarkan gugus tugas lalu menggantinya dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, diharapkan kinerjanya semakin meningkat. Apalagi secara struktural, komite itu membawahi dua satuan tugas yang menangani aspek kesehatan dan ekonomi secara bersamaan.

“Sebagai ketua harian Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir harus membuktikan bahwa ada progresivitas dalam pemutusan mata rantai virus dan juga pemulihan ekonomi nasional. Tugas ini tidak mudah. Banyak masyarakat yang menaruh harapan besar. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dan berpartisipasi," ujarnya.

Dalam alokasi anggaran, komite tersebut harus memperhitungkan berbagai dimensi terkait. Jangan sampai anggaran untuk stimulus bidang keuangan jauh melebihi biaya pengobatan Covid-19. Apalagi, kasus positif Covid-19 masih terus naik.

“Komite ini sangat layak diberi waktu untuk bekerja. Tentu siapa pun boleh memberikan usul dan masukan. Setidaknya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program dan perumusan langkah-langkah strategis ke depan," tutup Saleh. (OL-6)