Rabu 08 Juli 2020, 14:01 WIB

Kemnaker: 1,7 Juta Orang Alami PHK dan Dirumahkan Akibat Pandemi

M. Iqbal Al Machmudi | Ekonomi
Kemnaker: 1,7 Juta Orang Alami PHK dan Dirumahkan Akibat Pandemi

Antara/Zabur Karuru
Buruh memilah udang sebelum dikemas di pabrik wilayah Gresik, Jawa Timur.

 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan 1,7 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat pandemi covid-19. Data tersebut berasal dari pekerja formal dan informal.

Rinciannya, pekerja formal yang dirumahkan dan PHK mencapai 1,3 juta orang. Adapun pekerja informal yang terdampak pandemi lebih dari 318 ribu orang.

"Data ini Kemnaker pegang by name by address dari laporan dinas ketenagakerjaan seluruh provinsi," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (8/7).

Baca juga: Pandemi, Keuangan Milenial Lebih Buruk Dibandingkan Baby Boomer

Menurutnya, data yang masuk ke Kemnaker merupakan data pekerja formal. Sementara itu, laporan pekerja informal banyak masuk ke Kementerian Koperasi, dan UKM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Dalam rangka penanggulangan dampak covid-19 di sektor ketenagakerjaan yang terus menerus, Kemnaker sesuai dengan arahan Presiden punya enam langkah mitigasi," jelas Ida.

Pertama, stimulus ekonomi bagi pelaku usaha agar bisa bertahan di masa pandemi. Dengan begitu, bisa mempekerjakan banyak orang. Kedua, insentif keringanan Pajak Penghasilan (PPh) maupun bunga kredit bagi pekerja sektor formal.

Baca juga: Erick Thohir: Jangan Ada PHK di Perusahaan BUMN

Ketiga, program jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal. Keempat, prioritas Kartu Prakerja bagi korban covid-19 yang di-PHK dan dirumahkan.

Adapun kelima, lanjut dia, masifikasi program padat karya dan kewirausahaan untuk menyerap tenaga kerja. Terakhir, perlindungan untuk pekerja migran Indonesia, baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke Tanah Air.

"Selaras dengan upaya mitigasi tersebut, Kemnaker telah melakukan langkah strategis. Mulai dari refocusing anggaran maupun perubahan kebijakan, untuk mempertimbangkan kelangsungan usaha dan perlindungan bagi pekerja," tandasnya.(OL-11)

 

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Izin Usaha Travel Umrah dan Perguruan Tinggi Bisa Lewat OSS

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 25 Februari 2021, 12:04 WIB
“Jadi, kalau pengusaha mau buat travel haji atau umroh, sampai dengan perguruan tinggi, bisa diurus lewat OSS di...
SAUL LOEB / AFP

Pemerintah Tidak Pernah Bilang Tesla akan Bangun Pabrik Mobil

👤Despian Nurhidayat 🕔Kamis 25 Februari 2021, 12:03 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa Tesla akan membangun pabrik mobil di...
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Relaksasi PPnBM & DP 0% belum Dongkrak Penjualan Kendaraan

👤Fetry Wuryasti 🕔Kamis 25 Februari 2021, 11:51 WIB
Analis memperkirakan penjualan pada kuartal I 2021 belum bisa tumbuh lebih baik dibandingkan dengan kuartal I-2020, namun berpeluang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya