Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan 1,7 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat pandemi covid-19. Data tersebut berasal dari pekerja formal dan informal.
Rinciannya, pekerja formal yang dirumahkan dan PHK mencapai 1,3 juta orang. Adapun pekerja informal yang terdampak pandemi lebih dari 318 ribu orang.
"Data ini Kemnaker pegang by name by address dari laporan dinas ketenagakerjaan seluruh provinsi," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (8/7).
Baca juga: Pandemi, Keuangan Milenial Lebih Buruk Dibandingkan Baby Boomer
Menurutnya, data yang masuk ke Kemnaker merupakan data pekerja formal. Sementara itu, laporan pekerja informal banyak masuk ke Kementerian Koperasi, dan UKM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Dalam rangka penanggulangan dampak covid-19 di sektor ketenagakerjaan yang terus menerus, Kemnaker sesuai dengan arahan Presiden punya enam langkah mitigasi," jelas Ida.
Pertama, stimulus ekonomi bagi pelaku usaha agar bisa bertahan di masa pandemi. Dengan begitu, bisa mempekerjakan banyak orang. Kedua, insentif keringanan Pajak Penghasilan (PPh) maupun bunga kredit bagi pekerja sektor formal.
Baca juga: Erick Thohir: Jangan Ada PHK di Perusahaan BUMN
Ketiga, program jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal. Keempat, prioritas Kartu Prakerja bagi korban covid-19 yang di-PHK dan dirumahkan.
Adapun kelima, lanjut dia, masifikasi program padat karya dan kewirausahaan untuk menyerap tenaga kerja. Terakhir, perlindungan untuk pekerja migran Indonesia, baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke Tanah Air.
"Selaras dengan upaya mitigasi tersebut, Kemnaker telah melakukan langkah strategis. Mulai dari refocusing anggaran maupun perubahan kebijakan, untuk mempertimbangkan kelangsungan usaha dan perlindungan bagi pekerja," tandasnya.(OL-11)
Pengamat ekonomi Nailul Huda menyatakan pekerja atau buruh yang menerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah tetap akan menahan konsumsi.
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Jika sebelumnya bahasa Inggris menjadi standar, kini bahasa Mandarin mulai mencuat sebagai keahlian baru yang dibutuhkan dalam dunia profesional modern.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) menaruh perhatian terhadap fenomena PHK yang melanda pekerja media.
Jika dibandingkan dengan negara lain, kesiapan AI di Indonesia sebenarnya sudah berada pada tingkat yang dikatakan cukup matang.
HIRUK pikuk pedagang dan pembeli di Pasar Ikan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, mulai terasa ketika matahari tenggelam dan pasar benderang oleh lampu listrik
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Masyarakat harus selalu waspada serta selalu menjaga pola hidup sehat bersih (PHBS).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved