KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan 1,7 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat pandemi covid-19. Data tersebut berasal dari pekerja formal dan informal.
Rinciannya, pekerja formal yang dirumahkan dan PHK mencapai 1,3 juta orang. Adapun pekerja informal yang terdampak pandemi lebih dari 318 ribu orang.
"Data ini Kemnaker pegang by name by address dari laporan dinas ketenagakerjaan seluruh provinsi," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (8/7).
Baca juga: Pandemi, Keuangan Milenial Lebih Buruk Dibandingkan Baby Boomer
Menurutnya, data yang masuk ke Kemnaker merupakan data pekerja formal. Sementara itu, laporan pekerja informal banyak masuk ke Kementerian Koperasi, dan UKM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Dalam rangka penanggulangan dampak covid-19 di sektor ketenagakerjaan yang terus menerus, Kemnaker sesuai dengan arahan Presiden punya enam langkah mitigasi," jelas Ida.
Pertama, stimulus ekonomi bagi pelaku usaha agar bisa bertahan di masa pandemi. Dengan begitu, bisa mempekerjakan banyak orang. Kedua, insentif keringanan Pajak Penghasilan (PPh) maupun bunga kredit bagi pekerja sektor formal.
Baca juga: Erick Thohir: Jangan Ada PHK di Perusahaan BUMN
Ketiga, program jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal. Keempat, prioritas Kartu Prakerja bagi korban covid-19 yang di-PHK dan dirumahkan.
Adapun kelima, lanjut dia, masifikasi program padat karya dan kewirausahaan untuk menyerap tenaga kerja. Terakhir, perlindungan untuk pekerja migran Indonesia, baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke Tanah Air.
"Selaras dengan upaya mitigasi tersebut, Kemnaker telah melakukan langkah strategis. Mulai dari refocusing anggaran maupun perubahan kebijakan, untuk mempertimbangkan kelangsungan usaha dan perlindungan bagi pekerja," tandasnya.(OL-11)
