Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
WAKIL Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu mempertanyakan efektivitas dan pengawasan subsidi energi. Pertanyaan itu diungkapkan Syaikhu dalam rapat dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), DPP Organda dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Senin (6/6).
Kepada Organda, politisi PKS itu mempertanykan soal efektivitas subsidi energi. "Apakah subsidi sudah memadai dan bagaimana Organda melakukan pengawasan terhadap anggota yang menyalahgunakan subsidi?" ujar Syaikhu.
Sedangkan kepada pimpinan YLKI, Syaikhu menyinggung soal pengaduan-pengaduan atau keluhan dari masyarakat soal pengadaan energi. "Seberapa banyak dan sering YLKI dapat pengaduan serta seputar apa keluhan yang diterima dari masyarakat?" tanya Syaikhu.
Kepada MTI, mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu bertanya tentang reformulasi yang tepat agar subsidi bisa efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengguna transportasi. "Apakah pola pemberian subsidi sudah efektif? Jika belum bagaimana reformulasi yang lebih tepat?" tanya Syaikhu.
Lebih jauh, Syaikhu juga menyoroti subsidi energi berupa gas dan BBM, sebab di Indonesia, dalam satu dekade terakhir angka subsidi mencapai lebih dari seratus triliun rupiah setiap tahunnya. Bahkan pada 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan belanja di lebih 5 kementerian lembaga.
BAKN DPR RI sejak dua pekan lalu mengundang berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan soal subsidi energi. Diharapkan, ke depannya subsidi BBM dan gas akan tepat sasaran dan berkurangnya penyalahgunaan. (RO/R-1)
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved