Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu mempertanyakan efektivitas dan pengawasan subsidi energi. Pertanyaan itu diungkapkan Syaikhu dalam rapat dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), DPP Organda dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Senin (6/6).
Kepada Organda, politisi PKS itu mempertanykan soal efektivitas subsidi energi. "Apakah subsidi sudah memadai dan bagaimana Organda melakukan pengawasan terhadap anggota yang menyalahgunakan subsidi?" ujar Syaikhu.
Sedangkan kepada pimpinan YLKI, Syaikhu menyinggung soal pengaduan-pengaduan atau keluhan dari masyarakat soal pengadaan energi. "Seberapa banyak dan sering YLKI dapat pengaduan serta seputar apa keluhan yang diterima dari masyarakat?" tanya Syaikhu.
Kepada MTI, mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu bertanya tentang reformulasi yang tepat agar subsidi bisa efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengguna transportasi. "Apakah pola pemberian subsidi sudah efektif? Jika belum bagaimana reformulasi yang lebih tepat?" tanya Syaikhu.
Lebih jauh, Syaikhu juga menyoroti subsidi energi berupa gas dan BBM, sebab di Indonesia, dalam satu dekade terakhir angka subsidi mencapai lebih dari seratus triliun rupiah setiap tahunnya. Bahkan pada 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan belanja di lebih 5 kementerian lembaga.
BAKN DPR RI sejak dua pekan lalu mengundang berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan soal subsidi energi. Diharapkan, ke depannya subsidi BBM dan gas akan tepat sasaran dan berkurangnya penyalahgunaan. (RO/R-1)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved