Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengakui bukan hal mustahil untuk Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income). Ia pun optimistis hal itu bisa dicapai pada tahun 2045
"Saya jawab tegas, kita punya potensi besar, kita punya peluang besar untuk melewati middle income trap, kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Sabtu (4/7).
Jokowi mengatakan saat ini Indonesia telah mengalami kenaikan status dari negara berpenghasilan menengah (lower middle income country) menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income country) per 1 Juli 2020. Kenaikan status tersebut berdasarkan penilaian Bank Dunia.
Jokowi merasa senang dengan capaian itu. Namun, dia tak mau berpuas diri. Ia ingin membuat ekonomi Indonesia berada di kasta tertinggi (high income). Untuk mencapai itu dia harus menggenjot anak buahnya lebih keras lagi mulai dari sekarang.
"Kita harus terus melangkah maju menuju ke negara berpenghasilan tinggi," kata Kepala Negara.
Namun, untuk mencapai status negara berekonomi tinggi tidaklah mudah. Menurutnya, saat ini banyak negara besar di dunia yang terjebak di status ekonomi menengah ke atas.
"Banyak negara dunia ketiga yang sudah puluhan tahun bahkan mendekati satu abad hanya berhenti sebagai negara berpenghasilan menengah. Artinya mereka terjebak pada middle income trap, itulah yang tidak kita inginkan," ujarnya.
Baca juga: Pendapatan Penduduk Meningkat, Indonesia Naik Kelas
Untuk mencapai kasta ekonomi tertinggi Jokowi sudah mempunyai banyak strategi. Pertama, Indonesia butuh pembangunan infrastruktur yang efisien. Ini sudah mulai di bangun secara perlahan oleh pemerintah. Lalu, Indonesia butuh mengaplikasikan cara kerja yang cepat dan kompetitif dengan berorientasi pada hasil. Untuk yang satu ini Jokowi mengaku sedang mengusahakan.
"Dan kita butuh sumber daya manusia (SDM) yang unggul yang produktif, inovatif, dan kompetitif, di sinilah posisi strategisnya pendidikan tinggi yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi," tuturnya.
SDM unggul adalah yang terpenting untuk menjalankan strategi itu. Untuk itu, mantan Wali Kota Surakarta itu meminta seluruh tenaga kerja pendidikan untuk membantunya.
"Mencetak generasi muda yang produktif dan kompetitif yang selalu berjuang untuk kemanusiaan dan untuk kemajuan Indonesia," imbuhnya.
Jokowi juga meminta bantuan seluruh elemen untuk membuat ekonomi Indonesia berada di kasta tertinggi. Pemerintah tak bisa bergerak sendiri.
"Mari kita buktikan bahwa kita tidak akan terjebak pada middle income trap, mari kita buktikan di tahun 2045 nanti, Indonesia bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Jokowi.(OL-5)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved