BKPM dan Kemenkop UKM Sinergi Dorong UMKM

BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memperkuat sinergi dalam rangka memitigasi dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

BKPM sebagai pengelola pusat perizinan nasional melalui sistem Online Single Submission (OSS) memiliki data para pelaku UMKM yang mengurus izin usahanya. 

Data ini dapat dimanfaatkan oleh Kemenkop UKM untuk menggandengkan UMKM dengan proyek-proyek investasi besar yang masuk ke Indonesia.

"Pandemi covid-19 ini tentunya memberikan dampak berat bagi pengusaha, apalagi UMKM. BKPM siap bantu Kemenkop UKM untuk memudahkan UMKM agar tetap hidup. Kami memiliki data proyek-proyek investasi di OSS yang dapat dimanfaatkan oleh Kemenkop UKM,” jelas Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dari keterangan resmi, Rabu (24/6).

BKPM, kata dia, secara konsisten mewajibkan investasi besar untuk menggandeng pelaku UMKM. Itu merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Joko Widodo untuk mendorong UMKM nasional agar bisa naik kelas.

"Seluruh investor, baik itu Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), agar bekerja sama dengan UMKM atau pengusaha nasional di daerah," tutur Bahlil.

Baca juga: Gojek PHK 430 Karyawan dan Akan Fokus ke Bisnis Inti

Dari siaran pers yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, di tengah pandemi covid-19 telah banyak strategi yang diciptakan untuk membantu pelaku UMKM bertahan. Salah satunya adalah dengan membuka akses-akses permodalan baru, termasuk dari kerja sama dengan para investor.

Menurutnya, UMKM perlu didorong untuk dapat bermitra dengan investor asing maupun lokal, namun perlu diciptakan model bisnis baru untuk melindungi UMKM itu sendiri.

"Saya mengajak BKPM untuk menggandengkan investasi dengan pengusaha UMKM. Kami ingin menyiapkan konsep atau business model yang dapat diterapkan kepada UMKM-UMKM yang akan tumbuh, namun kita perlu rumuskan dulu konsepnya bersama-sama," ujar Teten.

Berdasarkan Data Pusat KOPI (Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi) BKPM menunjukkan bahwa 60% dari total NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan OSS sepanjang tahun 2020 adalah pelaku UMK. (A-2)