Perpres Jabodetabekjur Beri Ruang Kebangkitan Proyek Cipta Karya

PANDEMI Covid-19 di Indonesia ikut berdampak pada proyek keciptakaryaan, seperti pembangunan properti dan jalan di Indonesia. Sejumlah proyek harus dihentikan dan beberapa pekerja ikut merasakan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Merosotnya kinerja proyek keciptakaryaan, terutama dengan dikuranginya anggaran di sektor Cipta Karya dari sekitar Rp22 triliun menjadi Rp12,7 triliun, ikut berimbas pada industri terkait, termasuk jasa konsultan. 

Ketua Umum Ikatan Nasional Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta Imam Hartawan, mengatakan, jika kondisi ini terus berlanjut, maka sekitar 50% perusahaan konsultan di Indonesia akan kolaps  Karena itu ia berharap fase kenormalan baru (new normal), bisa jadi peluang kebangkitan Industri cipta karya. 

"Terdapat peluang yang cukup menarik, antara lain terkait dengan terbitnya Perpres 60/2020 tentang Tata Ruang Jabodetabekjur, yang akan memberikan peluang signifikan bagi konsultan," kata Imam dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa (23/6).

Menurut Imam, industri konsultan akan mendapat momentum dari protyek cipta karya dan properti. Terlebih sudah direncanakan dana proyek cipta karya tahun depan akan mencapai Rp22 triliun atau sama dengan rencana pendanaan tahun ini.

Baca juga : Indonesia tidak Perlu Impor Beras hingga Desember 2020

"Ada kabar yang menggembirakan adalah bahwa untuk Tahun 2021, akan diusulkan anggaran Cipta Karya sama seperti tahun 2020 sebelum ada pandemi Covid-19, yaitu Rp22 Triliun. Hal ini tentu merupakan peluang yang cukup besar bagi jasa konsultansi,:" ujar Imam.

Secara umum program jangka menengah cipta karya 2020-2024 meliputi permukiman layak, bangunan hijau, kawasan tahan bencana, penerapan teknologi ramah lingkungan. Kebutuhan akan konsultan fokus di bidang air minum dan sanitasi.

Stagnasi di pryek cipta karya juga terasa di sektor properti, dari sisi okupansi perkantoran yang hanya berisi 25% kapasitas ruang. Bahkan hotel dan mal tercatat paling parah terdampak dengan kemerosotan okupansi hingga 90%.

"Saat ini Dinas Cipta Karya DKI Jakarta sedang menyusun regulasi terkait penyederhanaan perizinan,  sehingga lebih mudah dan lebih cepat, untuk mendorong pemulihan ekonomi," tutur Imam. (RO/OL-7)