Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menilai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sudah cukup pesat. Namun, masih jauh dari potensi.
Menurutnya, penting untuk meningkatkan kemampuan manajemen modern dan good corporate governance. “Selain harus mampu menjalankan usaha yang menguntungkan, kegiatan usaha syariah juga harus memenuhi ketentuan syariah yang lebih ketat,” ujar Ma’ruf seusai menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar melalui telekonferensi, Selasa (23/6).
Ma'ruf menekankan ekonomi dan keuangan syariah harus terus digaungkan, sehingga mengalami percepatan. Apalagi, cakupan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sudah diperluas menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dalam hal ini, Presiden berperan sebagai ketua dan Wapres sebagai wakil ketua sekaligus ketua harian.
Baca juga: BI: Ekonomi Mulai Membaik Pada Semester II 2020
“Saya harapkan kita semua senantiasa menggelorakan dan mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Agar terus berkembang dan mencapai potensinya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ma’ruf mencontohkan pengelolaan bank syariah yang dinilai baik. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengawasi operasional dan produk, agar sesuai prinsip syariah. Beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu, pelaksanaan operasional, lingkungan dan budaya kerja, cara berpakaian dan sikap karyawan, serta pengembangan produk.
“DPS bertugas mengawasi operasional bank syariah dan produk-produknya, agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS biasanya diposisikan setingkat dengan dewan komisaris,” jelas Wapres.
Pada kesempatan ini, Wapres menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan UMI. Dia juga mengapresiasi universitas yang menyelenggarakan pendidikan manajemen dengan keminatan syariah sebagai salah satu fokus pembelajaran.
Baca juga: Tahun Depan, Harus Ada Reformasi Kebijakan Fiskal
Rektor UMI Basri Modding menjelaskan universitas yang dipimpinnya bersama sejumlah stakeholder, akan merumuskan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus ekonomi nasional menuju pertumbuhan inklusif. “Ekonomi syariah bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif berkelanjutan dan kokoh menghadapi krisis,” ungkap Basri.
Terkait prospek pemulihan ekonomi nasional, khususnya saat menghadapi pandemi covid-19, Basri menilai pentingnya perbaikan kualitas dalam pengelolaan manajemen syariah. “Perbaikan kualitas manajemen syariah menjadi jawaban terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam prospek pemulihan ekonomi,” pungkasnya.(OL-11)

Penyatuan dua figur dengan latar belakang yang saling mengisi dan menguatkan: investasi global dan ekonomi kerakyatan sejatinya adalah sebuah langkah cerdas
Danantara Indonesia menyampaikan bahwa penguatan Kawasan Thakher berjalan sebagai fondasi awal pengembangan Kompleks Haji.
Dahnil memerinci aset yang kini dimiliki Indonesia di Tanah Suci. Aset tersebut meliputi bangunan yang sudah beroperasi sebagai hotel serta lahan strategis yang siap dikembangkan.
Total aset keuangan syariah diperkirakan naik dari Rp3.158 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp3.508 triliun pada 2026.
Halalicious Food Festival 2025 hadir di JIEXPO sebagai bagian dari ISEF 2025, menghadirkan lebih dari 40 tenant kuliner halal UMKM bersertifikat.
Pemerintah mendorong beberapa strategi agar ekosistem keuangan syariah dan industri halal terus berkembang antara lain memperluas KUR syariah dan optimalisasi bullion bank atau bank emas.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved