Kementerian BUMN Bidik Anak Perusahaan Bodong

KEMENTERIAN Badan Uaha Milik Negara (BUMN) terus memangkas anak-cucu perusahaan BUMN sebagai upaya penyehatan dan perbaikan kondisi internal BUMN. Kementerian yang dipimpin Erick Thohir itu tengah memilah 800 perusahaan BUMN untuk dicari mana yang harus dibubarkan.

"Kita punya strategi besar. Jadi di pemilahan itu kita bikin empat kuadran," kata Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Arya Sinulingga dalam diskusi virtual, kemarin. Pada kuadran pertama, kata dia, berisi perusahaan BUMN yang memang difokuskan cari untung agar negara punya dividen, seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan sebagainya.

Kuadran kedua, berisi perusahaan- perusahaan yang cari untung juga melayani masyarakat, contohnya BRI, Pertamina, dan PLN. Kuadran tiga, tugasnya hanya untuk melayani masyarakat seperti PT Pupuk dan Bulog. "Di kuadran empat, ini perusahaan enggak cari untung, juga enggak melayani masyarakat. Jadi bubarkan saja ya," ucap Arya.

Ia mengatakan, pada kuadran keempat itu banyak anak perusahaan yang tak memiliki peran di masyarakat. "Jadi begini, ada produk baru, mereka bikin perusahaan. Ada proyek baru, bikin perusahaan. Jadi bikin per usahaan terus.

Meski proyek sudah selesai, anak perusahaan tetap masih ada," lanjut Arya. Alhasil, sambungnya, banyak perusahaan bodong yang artinya tidak memiliki proyek, bahkan mungkin direksinya sudah tak ada, tapi nama perusahaannya masih ada.

Di diskusi yang sama, Sinergi Kawal BUMN menyayangkan masih adanya penggiringan opini negatif atas langkah penyehatan yang tengah dilakukan Kementerian BUMN. Inisiator Sinergi Kawal BUMN, Arief Rachman, mengatakan ada upaya mengintervensi Menteri BUMN untuk membatalkan kebijakan itu. "Saya melihat dinamika belakangan ini, terkait BUMN, adanya semacam upaya intervensi. Sangat disayangkan sudah ada upaya untuk mengganggu," kata Arief.

Pandangan yang sama disampaikan Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia Edi Homaidi. Ia mengatakan langkah Erick Thohir itu sebagai bentuk pembersihan terhadap segelintir orang yang hanya memboroskan keuangan negara. (Wan/E-2)