Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PENGAMAT kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengungkapkan program Kartu Prakerja harus dilengkapi sertifikasi terstandar yang diakui dunia kerja.
Dengan begitu, para penerima manfaat Kartu Prakerja bisa menjadi prioritas utama untuk diserap industri ketika nanti sektor perekonomian kembali pulih.
“Hal ini penting sehingga ketika perekonomian membaik, masyarakat penerima manfaat Kartu Prakerja bisa menjadi lapisan pertama yang di prioritaskan di dunia kerja," ujar Achmad melalui keterangan resmi, Sabtu (7/5).
Sedianya, jika para penerima mamfaat enggan menjadi pekerja, mereka bisa memanfaatkan program tersebut untuk menciptakan peluang baru dengan menjadi wirausahawan mandiri.
“Peluang untuk menciptakan wirausaha mandiri terbuka bagi masyarakat. Saat ini saja ada 2 ribu jenis keahlian yang berpotensi mendorong lahirnya kreativitas dan jenis usaha baru pascakrisis akibat keterbatasan kerja di sektor formal," tuturnya.
Achmad menambahkan, Kartu Prakerja bisa menjadi program unggulan karena didesain dengan mengadopsi kelas daring dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Skema tersebut bisa diterapkan dalam masa Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan berlanjut hingga periode new normal.
Dengan skema yang ditawarkan, program tersebut menciptakan suasana ramah belajar ditengah pandemi covid-19.
Baca juga: IPB Siapkan 4 Skenario Dampak Pangan dan Ekonomi Selama Pandemi
Selain itu, sebagai program semi bantuan sosial, kartu prakerja sangat membantu karena juga mencakup insentif tunai sebesar Rp600 ribu per bulan yang diberikan selama empat bulan per penerima manfaat.
"Itu bisa menjadi bantalan jaminan sosial terutama bagi tenaga kerja yang terpaksa menganggur atau menjadi korban PHK," tuturnya.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda mengakui bahwa masih ada pro dan kontra terkait program Kartu Prakerja.
"Berbagai kritik dan masukan itu merupakan bentuk kepedulian banyak pihak agar program tersebut punya dampak keberhasilan yang besar, jelas dan terukur," ucap dia.
Oleh karena itu, ke depan, kartu prakerja harus dikembangkan dengan modifikasi program lanjutan lain misalnya pemberdayaan masyarakat melalui program modal kerja, penerbitan regulasi atau perizinan bagi usaha baru dan sebagainya.
"Tujuannya agar perbaikan ekonomi masyarakat bisa terealisasi lebih cepat melalui kemampuan peningkatan kreativitas masyarakat,” tandas Candra. (A-2)
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
Meski tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 4,7%, jumlah absolut pengangguran justru meningkat.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KEPUTUSAN Pemprov Jabar menutup aktivitas tambang di kawasan Padalarang dan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memicu ribuan orang terancam kehilangan pekerjaan.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Tagar Kabur Aja Dulu menjadi simbol kegelisahan generasi muda Indonesia terhadap masa depan.
Prakerja 2025 dibuka! Pelajari cara daftar Kartu Prakerja terbaru, syarat, dan dapatkan pelatihan GRATIS. Klik sekarang untuk panduan lengkap dan lolos seleksi!
Indonesia tengah mempersiapkan diri menjadi negara maju dengan memanfaatkan bonus demografi yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada 2036.
BPK menemukan peserta kartu prakerja tidak penuhi persyaratan sebagai penerima dalam Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) tahun 2023.
Ada tiga manfaat yang bisa diperhatikan oleh pemerintahan yang akan datang sebagai landasan mengapa kartu Prakerja cukup penting untuk dilanjutkan.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso berharap kedepannya program Prakerja tetap harus dilanjutkan.
Biaya operasional dari program kerja hanya 0,92 persen, sementara 99,08 persen lainnya digunakan untuk dana program.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved