Kemenkeu: Alokasi Anggaran untuk Covid-19 Disesuaikan Kebutuhan

KEPALA Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menuturkan alokasi dana yang disiapkan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) merujuk pada hitungan kebutuhan tiap pos penerima anggaran.

Pemerintah juga sejatinya memisahkan anggaran bidang kesehatan dengan anggaran PEN. Oleh karenanya, tidak relevan bila membandingkan kedua anggaran yang dialokasikan pemerintah tersebut.

Baca juga: Masuk New Normal, Mentan Pastikan Bahan Pokok Aman dan Terkendali

"Ini relatif terhadap kebutuhannya, poinnya di sini adalah apakah kebutuhan kesehatan lebih besar dari yang dialokasikan? Rp87,55 triliun itu belum dipakai semua. Jadi tidak bisa dibandingkan. Jadi relatif terhadap apa yang dibutuhkan pada pemulihan di bidang kesehatan," tutur Febrio dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (4/6).

Dalam bidang kesehatan, imbuh dia, yang menjadi masalah bukan soal uang melainkan keberadaan barang yang dibutuhkan. Menurut Febrio, bila memang pos kesehatan membutuhkan penambahan anggaran, maka bendahara negara akan menambahnya.

Hal itu menurutnya dapat dilihat dari penambahan anggaran di pos kesehatan sebesar Rp12,55 triliun yang dilakukan pada perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang baru diumumkan pemerintah. Sedianya pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp75 triliun untuk pos kesehatan dan kemudian dinaikkan menjadi Rp87,55 triliun.

"Kita tetap support pos kesehatan, karena itu adalah prioritas utama kita," imbuh Febrio.

Pemerintah, lanjut dia, menyadari betul bila permasalahan ekonomi tidak akan tertangani jika urusan kesehatan tidak diatasi dengan baik dalam pandemi covid-19. Oleh karenanya bidang kesehatan dan ekonomi menjadi prioritas utama.

Sebab, bila pandemi berkepanjangan dan kasus covid-19 terus meningkat, ekonomi nasional tidak akan mampu tumbuh secara maksimal meski diberlakukan kenormalan baru (new normal).

"Kalau kesehatan belum tertangani dengan sempurna ya kita tetap berada dalam kenormalan baru. Dan itu tidak terlalu bagus untuk perekonomian kita. Jadi pemerintah tetap memprioritaskan bidang kesehatan," pungkas Febrio.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai anggaran penanganan covid-19 di bidang kesehatan jauh lebih kecil ketimbang anggaran PEN. Hal itu disebut bertolakbelakang dengan apa yang disampaikan pemerintah soal kesehatan dan ekonomi merupakan prioritas utama.

Baca juga: Inilah Skema Kementan dalam Menghadapi Krisis Pangan

"Porsi anggaran total PEN ini hanya 11% untuk kesehatan dan PEN itu sendiri 89%. Jadi dengan komposisi ini, ya gimana pandemi mau berakhir kalau anggaran kesehatan jauh lebih kecil dibanding anggaran PEN. Itu gimana caranya mau menyeimbangkan, kalau anggarannya saja sudah jauh sekali, 1 banding 9," imbuhnya.

"Menurut saya itu harus diperbaiki. Realokasi untuk kesehatan, banyak insentif tenaga kesehatan terlambat, ada yang rebutan PCR, padahal kan test itu mahal sekali, harusnya pemerintah bisa tanggung itu," pungkas Tauhid. (OL-6)