Sikapi New Normal Kadin dan Buruh Curhat ke Satgas Covid-19 DPR

SATUAN Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR RI menemui sejumlah pelaku usaha, mulai dari pemilik usaha, UMKM hingga buruh. Satgas ingin mendengar masalah yang mereka rasakan, terutama menghadapi New Normal yang rencananya diterapkan mulai pekan depan.

"Saya sudah dengar hari ini. Semua. Dunia usaha, serikat pekerja,” ujar Sufmi Dasco Ahmad, Koordinator Satgas Covid-19 DPR,  dalam keterangannya., Jumat (29/5).

Menurut Dasco, DPR perlu tahu fakta di lapangan maupun informasi langsung dari pengusaha dan serikat pekerja tentang persiapan menghadapi New Normal.  “Apakah sudah siap bila pelonggaran PSBB diberlakukan, dan diganti Tatanan Baru atau New Normal.  Kami perlu tahu apa mereka siap. Ternyata banyak juga pekerjaan rumahnya,” ujarnya. 

Oleh karena itu, Satgas berencana menggelar rapat gabungan pekan depan bersama para stakeholder, termasuk kelompok buruh.  "Saya putuskan, kami akan buat rapat konsultasi gabungan dengan Kementerian dan instansi terkait. Kalau tidak Rabu, Kamis depan. Sebelum New Normal pokoknya,” kata dia.

Dasco mengaku cukup terkejut karena di saat pemerintah menyatakan sudah siap dengan New Normal, justru pelakunya banyak yang belum siap.  "Di hotel saja, kita tahu kan tadi, minta protokol kesehatan ribet. Misal, bagaimana makan buffet, sendoknya. Enggak mungkin kan, tamu pakai sarung tangan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, buruh saat ini terguncang. Tak hanya soal tak bisa bekerja karena gelombang PHK, namun juga karena jaminan kesehatan. “Kami minta DPR dan pemerintah fokus dulu, urusan kesehatan ini, karena kurva belum melandai,” kata Said Iqbal.

Ketakutan buruh karena sejumlah peristiwa, termasuk adanya buruh yang meninggal di tempat kerja karena Covid-19. “Mereka berbaur di kantin, angkutan umum, gimana coba?” ujarnya.

Said meminta DPR mendesak pemerintah untuk meliburkan buruh yang kini masih bekerja. "Atau protokol kesehatannya diperketat. Pengalamannya kan kebobolan,” kata dia.

Selain itu, kata Said, kecemasan soal PHK juga terjadi. Sementara, sudah jutaan pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja. "Sebelum Covid-19 juga sudah terjadi. Bahan baku juga menipis. Tiongkok tidak mau kirim,” kata dia.

Saat ini, sejumlah industri bakal melakukan PHK bila bahan baku impor untuk industri tak ada lagi. Salah satunya adalah industri otomotif. "Pemerintah mesti bertindak,” katanya.

Sebelumnya, keluhan juga ditampung Satgas Covid-19 DPR dari para pengusaha di Kamar Dagang Indonesia atau Kadin.  Menurut Ketua Kadin, Rosan Roslani, urusan protokol kesehatan dan stimulus, yang dicemaskan pengusaha. "Kita sudah rugi Rp1.000 trilyun dalam 2,5 bulan. Pemulihan masih 5-6 bulan, berapa lagi yang mesti hilang,?" katanya.

Rosan menilai, stimulus penting diberikan pemerintah kepada swasta tak cuma untuk BUMN. Selain itu, langkah mencetak uang juga bisa membantu para pelaku usaha.  "Pemulihan butuh uang. Kalau mencetak uang, kita ini enggak menambah uang baru (bila pemerintah memberikan bantuan), tapi mengganti uang yang hilang,” ujarnya.

Sebelumnya dalam satu bulan terakhir, Rosan dan sejumlah pengusaha serta ekonom, menilai pemerintah perlu meminta Bank Indonesia mencetak uang untuk membantu stimulus dunia usaha. “Tidak akan ada penambahan inflasi. Hanya mengganti uang yang hilang,” kata Rosan. (OL-13)

Baca Juga: Masuki New Normal, Emil Belum Setuju KBM di Sekolah

Baca Juga: Pasar Sambut Positif New Normal, Rupiah Menguat ke Rp14.575