Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikram Masloman, mengatakan bahwa kegiatan ekonomi memang perlu dibuka untuk mencegah keterpurukan ekonomi menjadi lebih parah. Namun, kegiatan harus dilakukan dengan tetap menerapkan protokol pencegahan covid-19.
“Banyak negara sudah mulai membuka kegiatan ekonominya sejak akhir april dengan tetap ada pembatasan,” ujar Ikram, dalam konferensi pers, secara virtual, Sabtu, (16/5).
Ikram mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LSI, kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara bertahap di lima wilayah di Indonesia.
Kelimanya ialah DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Provinsi Bali.
Ikram mengatakan, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak 10 April hingga 11 Mei 2020, kelima wilayah tersebut telah menunjukkan penurunan jumlah pasien positif covid-19 secara konsisten. Dengan begitu, kegiatan ekonomi sudah mulai dapat dilakukan secara bertahap.
“Apalagi seperti DKI itu pusat ekonomi, jadi mungkin pergerakan ekonomi di daerah-daerah tersebut bisa mempercepat pemulihan ekonomi,” ujar Ikram.
Baca juga: Daerah Batasi Pergerakan Warga
Selain itu, rekomendasi lain yang harus dipertimbangkan ialah penerapan pembatasan usia bagi karyawan yang dapat kembali bekerja di kantor. Pekerja yang berusia di atas 45 tahun serta yang memiliki riwayat penyakit bawaan harus tetap diperintahkan untuk bekerja di rumah. Dengan begitu kasus positif dan meninggal tak akan kembali meningkat.
Meski begitu, pembukaan kegiatan ekonomi tetap harus dilakukan dengan penerapan protokol pencegahan covid-19 dengan disiplin dan konsisten dari masyarakat. Dengan begitu, tidak akan ada gelombang kedua penularan covid-19 di Indonesia.
“Kita belajar dari pandemi flu Spanyol bahwa gelombang kedua penyebaran lebih masif dan lebih mematikan. Jangan sampai terjadi seperti itu,” tutup Ikram. (A-2)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved