OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 88 bank telah merestrukturisasi kredit para debitur yang terdampak oleh pandemi covid-19.
Restrukturisasi kredit perbankan hingga 10 Mei 2020 sudah mencapai Rp336,97 triliun baik untuk debitur UMKM maupun non-UMKM.
Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan jumlah debitur yang melakukan restrukturisasi itu mencapai 3,88 juta nasabah dengan nilai Rp336,97 triliun.
“Restrukturisasi UMKM telah mencapai Rp167,1 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3,42 juta,” ungkapnya kepada Media Indonesia, kemarin.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatatkan jumlah debitur terbanyak yang menjalankan restrukturisasi.
Dirut Bank BRI Sunarso mengatakan hingga akhir April lalu BRI telah merestrukturisasi kredit 1,4 juta nasabah UMKM mereka dengan nilai mencapai Rp101 triliun. Pihaknya pun mengarahkan tahun ini untuk membantu penyelamatan dan pendampingan terhadap UMKM.
“Hingga akhir April 2020 kami mencatat telah memberikan relaksasi berupa restrukturisasi pinjaman kepada lebih dari 1,4 juta UMKM yang terdampak covid-19 dengan total pinjaman mencapai Rp101 triliun,” kata Sunarso dalam video conference, kemarin.
Bank BRI juga telah membuat skema pinjaman baru untuk UMKM, di antaranya BRI berkolaborasi dengan Go-Jek dan Grab dengan menciptakan skema pinjaman khusus bagi pengendara ojek daring yang merupakan pelaku usaha informal.
Dengan pinjaman Rp5 juta- Rp20 juta, BRI menargetkan 250 ribu pengendara ojek daring mendapatkan fasilitas pembiayaan ini. “Ini juga sesuai dengan arahan Presiden bahwa diperlukan sebuah terobosan yang inklusif agar pelaku UMKM terdampak langsung mendapatkan manfaatnya,” kata Sunarso.
Secara keseluruhan, BRI pada triwulan I tahun ini mencatat kenaikan penyaluran kredit 10,05% menjadi Rp930,73 triliun, lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit industri sebesar 7,95%.
Lebih lanjut, komposisi kredit UMKM BRI jika dibandingkan dengan total kredit BRI pun merangkak naik dari 77,37% di triwulan I 2019 menjadi 78,31% pada kuartal I 2020.
Menurut Sunarso, itu merupakan salah satu bentuk upaya perseroan sebagai langkah countercyclical agar roda perekonomian terus berputar.
Berkoordinasi
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pihaknya bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga negara lainnya dalam menjalankan skema perlindungan dan pemulihan UMKM di tengah pandemi covid-19.
“Misalnya, terkait dengan insentif pajak bagi UMKM yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar, otomatis dinolkan pajaknya, disubsidi 100% oleh pemerintah,” kata Teten.
Selain itu, cicilan bunga kredit UMKM ditunda selama enam bulan ke depan untuk pinjaman UMKM sebesar Rp500 juta ke bawah. Sebaliknya, untuk yang kredit Rp500 juta sampai Rp10 miliar, diperlukan kerja sama dengan pihak perbankan.
“Dengan begitu, jangan sampai ada debitur UMKM masih diminta membayar cicilan dan juga bunganya. Karena skema ini, bunganya kita subsidi untuk di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar,” tandasnya.
Namun, Teten mengakui, seperti disampaikan Menkeu Sri Mulyani, masih ada bank yang belum mengetahui kebijakan ini. “Kita sudah koordinasi dengan OJK dan mereka mestinya sudah menyosialisasikan ke perbankan,” tegas Teten. (E-1)
