Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH tidak akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan seri khusus untuk menangani pandemi covid-19 atau yang acap kali disebut sebagai pandemic bonds.
Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam konferensi virtual, Jumat (8/5). "Untuk yang sudah disepakati saat ini, tidak menerbitkan SBN khusus atau pandemic bonds atau apapun namanya," ujarnya.
Itu dikarenakan Bank Indonesia (BI) menyanggupi untuk masuk ke pasar perdana dan menyerap sisa SBN maupun SBSN sebagai upaya terakhir. Pun bila bank sentral masuk ke pasar perdana, maka SBN yang dibeli ialah berseri biasa dan tidak khusus.
Adapun kebutuhan pembiayaan Indonesia pada 2020 mencapai Rp1.439,8 triliun yang berasal dari pembiayaan utang neto Rp1006,4 triliun dan Rp433,4 triliun dari pembiayaan utang bruto.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Riko Amir menyebutkan, dari total pembiayaan sebesar Rp1.439,8 triliun akan dibiayai melalui penerbitan SBN sebesar Rp856,8 trilun. Nilai tersebut didapat dari total pembiayaan SBN Rp812,9 triliun dan jatuh tempo SBSN seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) sebesar Rp43,9 triliun.
Nantinya lelang SBN maupun SBSN dilakukan sekali dalam dua pekan dengan perkiraan harga yang dicapai pada tiap lelang sebesar Rp35-Rp45 triliun. Penerbitan juga dilakukan di pasar domestik, ritel dan private placement.
Dari angka perkiraan nilai SBN tersebut, Riko mengatakan, Bank Indonesia dapat masuk untuk menyerap sisa lelang.
"Jadi las resort-nya BI itu tidak masuk ke defisit yang Rp852 triliun itu. Tapi dari sisa lelang yang dilakukan penambahan baik pinjaman SBN valas maupun pinjaman SBN ritel yang sisanya diserap oleh BI," pungkas Riko. (OL-4)
Jaksa Agung New York, Letitia James, mempertanyakan keabsahan jaminan senilai US$175 juta milik Donald Trump untuk menutupi kemungkinan denda perdata atas tuduhan penipuan.
Setelah hasil mengejutkan pemilihan parlemen Prancis pada 6 Juli, di mana partai sayap kiri mengungguli sayap kanan ekstrem, saham dan obligasi pemerintah Prancis menghadapi ketidakpastian.
ISRAEL menjual surat utang dalam jumlah rekor di Amerika Serikat (AS) sejak perangnya di Jalur Gaza, Palestina, meletus pada 7 Oktober 2023. Ini menurut laporan Bloomberg pada Jumat (6/6).
Pada 2019 pemerintah pusat dalam hal ini OJK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan asistensi terhadap pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi.
AJAKAN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada daerah untuk mengembangkan obligasi hijau sebagai bentuk keberpihakan terhadap lingkungan terus digaungkan
Sebelumnya, pembatasan hak keperdataan para obligor sudah pernah disunggung oleh Menkeu Sri Mulayani.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved