Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH tidak akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan seri khusus untuk menangani pandemi covid-19 atau yang acap kali disebut sebagai pandemic bonds.
Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam konferensi virtual, Jumat (8/5). "Untuk yang sudah disepakati saat ini, tidak menerbitkan SBN khusus atau pandemic bonds atau apapun namanya," ujarnya.
Itu dikarenakan Bank Indonesia (BI) menyanggupi untuk masuk ke pasar perdana dan menyerap sisa SBN maupun SBSN sebagai upaya terakhir. Pun bila bank sentral masuk ke pasar perdana, maka SBN yang dibeli ialah berseri biasa dan tidak khusus.
Adapun kebutuhan pembiayaan Indonesia pada 2020 mencapai Rp1.439,8 triliun yang berasal dari pembiayaan utang neto Rp1006,4 triliun dan Rp433,4 triliun dari pembiayaan utang bruto.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Riko Amir menyebutkan, dari total pembiayaan sebesar Rp1.439,8 triliun akan dibiayai melalui penerbitan SBN sebesar Rp856,8 trilun. Nilai tersebut didapat dari total pembiayaan SBN Rp812,9 triliun dan jatuh tempo SBSN seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) sebesar Rp43,9 triliun.
Nantinya lelang SBN maupun SBSN dilakukan sekali dalam dua pekan dengan perkiraan harga yang dicapai pada tiap lelang sebesar Rp35-Rp45 triliun. Penerbitan juga dilakukan di pasar domestik, ritel dan private placement.
Dari angka perkiraan nilai SBN tersebut, Riko mengatakan, Bank Indonesia dapat masuk untuk menyerap sisa lelang.
"Jadi las resort-nya BI itu tidak masuk ke defisit yang Rp852 triliun itu. Tapi dari sisa lelang yang dilakukan penambahan baik pinjaman SBN valas maupun pinjaman SBN ritel yang sisanya diserap oleh BI," pungkas Riko. (OL-4)
INDEKS Harga Saham Gabungan atau IHSG 2 Maret 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah di kawasan Asia. IHSG ditutup melemah 218,65 poin atau 2,66 persen ke posisi 8.016,83.
Alphabet (Google) berencana menghimpun dana melalui obligasi untuk mendanai infrastruktur AI.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengajak masyarakat untuk mengalokasikan investasi mereka ke SBN.
PT Pollux Hotels Group Tbk memperkuat strategi kebutuhan dan struktur pendanaannya dengan menerbitkan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 senilai maksimal Rp500 miliar.
SMF menilai kebijakan Bank Indonesia yang menetapkan obligasi SMF sebagai underlying transaksi repo, akan membuka kembali minat investor t
SBN akan memperluas ekosistem aset digital yang terukur dan sesuai regulasi guna mendukung pertumbuhan sektor keuangan digital nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved