Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PEMERINTAH tidak akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan seri khusus untuk menangani pandemi covid-19 atau yang acap kali disebut sebagai pandemic bonds.
Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam konferensi virtual, Jumat (8/5). "Untuk yang sudah disepakati saat ini, tidak menerbitkan SBN khusus atau pandemic bonds atau apapun namanya," ujarnya.
Itu dikarenakan Bank Indonesia (BI) menyanggupi untuk masuk ke pasar perdana dan menyerap sisa SBN maupun SBSN sebagai upaya terakhir. Pun bila bank sentral masuk ke pasar perdana, maka SBN yang dibeli ialah berseri biasa dan tidak khusus.
Adapun kebutuhan pembiayaan Indonesia pada 2020 mencapai Rp1.439,8 triliun yang berasal dari pembiayaan utang neto Rp1006,4 triliun dan Rp433,4 triliun dari pembiayaan utang bruto.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Riko Amir menyebutkan, dari total pembiayaan sebesar Rp1.439,8 triliun akan dibiayai melalui penerbitan SBN sebesar Rp856,8 trilun. Nilai tersebut didapat dari total pembiayaan SBN Rp812,9 triliun dan jatuh tempo SBSN seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) sebesar Rp43,9 triliun.
Nantinya lelang SBN maupun SBSN dilakukan sekali dalam dua pekan dengan perkiraan harga yang dicapai pada tiap lelang sebesar Rp35-Rp45 triliun. Penerbitan juga dilakukan di pasar domestik, ritel dan private placement.
Dari angka perkiraan nilai SBN tersebut, Riko mengatakan, Bank Indonesia dapat masuk untuk menyerap sisa lelang.
"Jadi las resort-nya BI itu tidak masuk ke defisit yang Rp852 triliun itu. Tapi dari sisa lelang yang dilakukan penambahan baik pinjaman SBN valas maupun pinjaman SBN ritel yang sisanya diserap oleh BI," pungkas Riko. (OL-4)
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
Pada paruh pertama 2025, WIFI berhasil melaksanakan dua aksi korporasi utama yakni penerbitan obligasi senilai Rp2,5 triliun.
Obligasi tersebut merupakan hasil dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan tenor tiga tahun dan kupon sebesar 9,5% per tahun.
Bank Mandiri Taspen menjadikan penerbitan obligasi sebagai strategi dalam memperkuat struktur pendanaannya, sekaligus dukungan terhadap pertumbuhan sektor riil.
BNI mengumumkan rencana penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan (Sustainability Bond) Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, dengan nilai maksimal Rp5 triliun.
ISRAEL menjual surat utang dalam jumlah rekor di Amerika Serikat (AS) sejak perangnya di Jalur Gaza, Palestina, meletus pada 7 Oktober 2023. Ini menurut laporan Bloomberg pada Jumat (6/6).
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved