Pemerintah Tidak jadi Terbitkan Pandemic Bonds

PEMERINTAH tidak akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan seri khusus untuk menangani pandemi covid-19 atau yang acap kali disebut sebagai pandemic bonds.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam konferensi virtual, Jumat (8/5). "Untuk yang sudah disepakati saat ini, tidak menerbitkan SBN khusus atau pandemic bonds atau apapun namanya," ujarnya.

Itu dikarenakan Bank Indonesia (BI) menyanggupi untuk masuk ke pasar perdana dan menyerap sisa SBN maupun SBSN sebagai upaya terakhir. Pun bila bank sentral masuk ke pasar perdana, maka SBN yang dibeli ialah berseri biasa dan tidak khusus.

Adapun kebutuhan pembiayaan Indonesia pada 2020 mencapai Rp1.439,8 triliun yang berasal dari pembiayaan utang neto Rp1006,4 triliun dan Rp433,4 triliun dari pembiayaan utang bruto.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Riko Amir menyebutkan, dari total pembiayaan sebesar Rp1.439,8 triliun akan dibiayai melalui penerbitan SBN sebesar Rp856,8 trilun. Nilai tersebut didapat dari total pembiayaan SBN Rp812,9 triliun dan jatuh tempo SBSN seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) sebesar Rp43,9 triliun.

Nantinya lelang SBN maupun SBSN dilakukan sekali dalam dua pekan dengan perkiraan harga yang dicapai pada tiap lelang sebesar Rp35-Rp45 triliun. Penerbitan juga dilakukan di pasar domestik, ritel dan private placement.

Dari angka perkiraan nilai SBN tersebut, Riko mengatakan, Bank Indonesia dapat masuk untuk menyerap sisa lelang.

"Jadi las resort-nya BI itu tidak masuk ke defisit yang Rp852 triliun itu. Tapi dari sisa lelang yang dilakukan penambahan baik pinjaman SBN valas maupun pinjaman SBN ritel yang sisanya diserap oleh BI," pungkas Riko. (OL-4)