Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH tidak akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan seri khusus untuk menangani pandemi covid-19 atau yang acap kali disebut sebagai pandemic bonds.
Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam konferensi virtual, Jumat (8/5). "Untuk yang sudah disepakati saat ini, tidak menerbitkan SBN khusus atau pandemic bonds atau apapun namanya," ujarnya.
Itu dikarenakan Bank Indonesia (BI) menyanggupi untuk masuk ke pasar perdana dan menyerap sisa SBN maupun SBSN sebagai upaya terakhir. Pun bila bank sentral masuk ke pasar perdana, maka SBN yang dibeli ialah berseri biasa dan tidak khusus.
Adapun kebutuhan pembiayaan Indonesia pada 2020 mencapai Rp1.439,8 triliun yang berasal dari pembiayaan utang neto Rp1006,4 triliun dan Rp433,4 triliun dari pembiayaan utang bruto.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Riko Amir menyebutkan, dari total pembiayaan sebesar Rp1.439,8 triliun akan dibiayai melalui penerbitan SBN sebesar Rp856,8 trilun. Nilai tersebut didapat dari total pembiayaan SBN Rp812,9 triliun dan jatuh tempo SBSN seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) sebesar Rp43,9 triliun.
Nantinya lelang SBN maupun SBSN dilakukan sekali dalam dua pekan dengan perkiraan harga yang dicapai pada tiap lelang sebesar Rp35-Rp45 triliun. Penerbitan juga dilakukan di pasar domestik, ritel dan private placement.
Dari angka perkiraan nilai SBN tersebut, Riko mengatakan, Bank Indonesia dapat masuk untuk menyerap sisa lelang.
"Jadi las resort-nya BI itu tidak masuk ke defisit yang Rp852 triliun itu. Tapi dari sisa lelang yang dilakukan penambahan baik pinjaman SBN valas maupun pinjaman SBN ritel yang sisanya diserap oleh BI," pungkas Riko. (OL-4)
PT Pollux Hotels Group Tbk memperkuat strategi kebutuhan dan struktur pendanaannya dengan menerbitkan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 senilai maksimal Rp500 miliar.
SMF menilai kebijakan Bank Indonesia yang menetapkan obligasi SMF sebagai underlying transaksi repo, akan membuka kembali minat investor t
SBN akan memperluas ekosistem aset digital yang terukur dan sesuai regulasi guna mendukung pertumbuhan sektor keuangan digital nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons usulan Luhut Binsar Pandjaitan soal suntikan dana Rp50 triliun ke INA, dengan syarat dialokasikan ke sektor riil, bukan obligasi.
IHSG, nilai kapitalisasi pasar, dan juga rata nilai transaksi harian, membukukan rekor tertinggi atau all time high. Pasar modal domestik pada September 2025 mencatatkan kinerja yang positif.
Rencana penerbitan private placement Patriot Bond oleh Danantara Indonesia senilai Rp50 triliun menuai dukungan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved