Inflasi Rendah Karena Daya Beli Melemah, Peneliti : Itu wajar

INFLASI yang terjadi pada April lalu termasuk rendah hanya 0,08% (mtm) atau 2,67% (yoy). 

Menurut Peneliti bidang Ekonomi, The Indonesian Institute, M. Rifki Fadilah rendahnya inflasi April 2020 disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat. Pelemahan daya beli di tengah pandemi ini pun dikatakannya wajar terlebih indeks keyakinan konsumen berada dalam zona pesimistis.

“Pelemahan daya beli di tengah kondisi saat ini merupakan hal yang wajar. Hal ini juga tercermin dari menurunnya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, di mana Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan April 2020 adalah sebesar 84,8 atau turun drastis dari bulan sebelumnya yang sebesar 113,8,” kata Rifki melalui keterangan resminya pada Media Indonesia, Rabu (6/5).

Lebih lanjut ia menjelaskan, implementasi penanganan penyebaran pandemi covid-19 berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga berdampak pada penurunan penghasilan masyarakat. Baik penghasilan yang bersifat rutin seperti gaji dan honor, maupun omzet usaha.

Hal tersebut juga sangat tercermin dari adanya penurunan optimisme konsumen terhadap penghasilan seiring dengan keyakinan konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja yang semakin menurun.

“Saat ini Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja turun menjadi 41,2. Ini disebabkan banyaknya pengurangan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan akibat covid-19,”ungkapnya.

Oleh sebab itu, menurut Rifki, masyarakat saat ini secara kebiasaan (behavioral) akan lebih memilih untuk menahan belanjanya dan menyimpan uangnya sebagai dana darurat. 

Hal ini juga diperparah dengan ketidakpastian kapan pandemi ini akan selesai dan kondisi ekonomi Indonesia yang masih bergejolak, serta adanya ancaman PHK yang masih menghantui.

Untuk mengatasi hal tersebut, Rifki menyebutkan pentingnya peningkatan efektivitas pelaksanaan PSBB di sejumlah wilayah.

"Semakin patuh masyarakat terhadap aturan PSBB, maka akan semakin cepat penyebaran covid-19 ini dapat ditekan dengan efektif,” ungkap Rifki.

Dengan begitu, jika angka penyebaran ini dapat secara signifikan ditekan,  kebijakan PSBB juga dapat segera diakhiri, jika tidak diberikan kelonggaran dalam penerapannya.

“Hal ini akan memberi waktu bagi pemerintah dan segenap perangkatnya, serta berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama mempersiapkan diri untuk menata lingkungan sosial dan ekonomi secara bertahap, agar masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa dan ekonomi akan kembali berjalan normal,” tandasnya. (E-1)