Pemerintah Siapkan Exit Strategy

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah sedang menyiapkan strategi keluar (exit strategy) bagi perekonomian Indonesia seiring dengan mulai melambatnya penyebaran covid-19.

"Beberapa perkiraan di bulan Mei akan ada tapering off. Jadi, pemerintah tentu mempersiapkan exit strategy pandemi covid-19 itu agar masalah di kesehatan tidak merembet ke sektor-sektor yang lain," katanya di Jakarta, kemarin, seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo melalui konferensi video.

Hal itu menyikapi mulai melambatnya penyebaran covid-19 di beberapa daerah, khususnya di Jakarta. Begitu pula secara umum, seperti yang disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo pada Senin (4/5) lalu, kasus baru menurun sampai 11%, .

"Seperti yang diprediksi, dari segi pertumbuhan terjadi demand shock. Apalagi, kuartal kedua pemerintah menerapkan PSBB untuk memotong penyebaran covid-19. Pemotongan ini diharapkan dari segi kesehatan dan siklus yang terjadi tidak terjadi akselerasi," ujar Airlangga.

Ia mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 tetap akan positif seperti prediksi Economist Intelligence Unit (EIU). "Prediksinya yang masih positif, pertumbuhannya ialah Tiongkok, India, dan Indonesia. Pemerintah dalam APBN Perubahan 2020 mematok per tumbuhan 2,3%. Jadi, ini senada dengan 213 negara di global dan kita masih dalam posisi positif," tambah Airlangga.

Penurunan pertumbuhan ekonomi itu akibat penurunan konsumsi rumah tangga serta ekspor dan impor. "Ekspor-impor menurun ka rena memang banyak negara shutdown. Kita tentu mengharapkan ada program exit strategy dengan metode normal baru, yakni pabrik ha rus menjalankan protokol covid-19, relaksasi aturan, tetapi tetap memakai masker dan lainnya.

Hal ini sedang di siapkan BNPB," ujarnya. Kemiskinan meningkat Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Akhmad Akbar Susanto mengingatkan potensi naiknya angka kemiskinan pada triwulan II 2020 melalui tiga skenario, yaitu berat, lebih berat, dan sangat berat. Akbar mengatakan potensi peningkatan jumlah penduduk miskin itu akibat tertekannya perekonomian serta penerapan restriksi sosial dan mobilitas di berbagai wilayah sebagai dampak pandemi covid-19.

"Pandemi covid-19 tak hanya berpotensi menghilangkan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga meningkatkan kemiskinan secara masif," katanya dalam keterangan resminya, kemarin. Akbar menuturkan lonjakan jumlah penduduk miskin berpotensi terjadi karena banyak masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kesejahteraan mendekati batas kemiskinan meski tidak berada di bawah garis kemiskinan. Ia menyebut penduduk di bawah garis kemiskinan memang cenderung menurun, yaitu 25,1 juta jiwa atau 9,4% dari total penduduk Indonesia pada Maret 2019. Namun, di saat yang sama, jumlah penduduk rentan miskin dan hampir miskin mencapai 66,7 juta jiwa atau 25% dari total penduduk Indonesia.

"Masyarakat golongan rentan dan hampir miskin ini umumnya bekerja di sektor informal dan banyak yang sangat bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah," ujarnya. Akbar menyatakan, jika bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak mencukupi atau datang terlambat, golongan rentan dan hampir miskin akan semakin berpotensi jatuh ke bawah garis kemiskinan. (Mir/Ant/E-2)