Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif kembali menegaskan kebijakan keringanan tarif listrik hanya berlaku untuk rumah tangga tidak mampu yang notabene pelanggan listrik 450 VA dan sebagian 900 VA.
"Jadi memang yang diberikan subsidi oleh Pemerintah hanya pelanggan R1 450 VA dan R1 900 VA golongan tidak mampu," kata Arifin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR via daring, Senin (4/5).
Ia menambahkan, pemakaian listrik rumah tangga miskin rata-rata 85,36 kWh per bulan, dengan harga jual PLN sebesar Rp415 per kWh. Rumah tangga miskin ini mendapat subsidi sebesar Rp1.052 per kWh, atau menerima secara rupiah sebesar Rp89.799 per bulan.
"Berdasarkan data terpadu kesejahteran sosial, penerima subsidi listrik sekitar 40% berpenghasilan tersendah dari populasi masyarakat Indonesia," lanjutnya.
Baca juga: Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik
Hal ini menurutnya berbeda dengan golongan mampu atau pelanggan dengan 900 VA rumah tangga mampu (RTM) dan 1.300 VA. Menurutnya pelanggan mampu ini bisanya memiliki aset yang bernilai sehingga tak mendapatkan keringanan tarif dan harus membayar listrik sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
"Golongan tarif 900 VA dan 1.300 VA yang termasuk golongan rumah tangga mampu, pada tahun 2020 tidak mendapatkan subsidi. Golongan ini umumnya memiliki banyak aset-aset yang bernilai, baik perangkat elektronik seperti televisi, kulkas, dan juga air conditioner (AC),” lanjutnya.
Menurutnya, saat terdapat 38 golongan tarif tenaga listrik, terdiri dari 25 golongan tarif bersubsidi dan 13 golongan tarif nonsubsidi. Dari 25 golongan bersubsidi tersebut, terdapat golongan rumah tangga miskin dan rentan miskin yakni pelanggan 450 VA dan 900 VA tidak mampu.
Arifin mencatat, untuk golongan 450 VA itu mencapai 23,9 juta pelanggan dan golongan 900 VA sekitar 7,3 juta pelanggan. Sementara pelanggan lainnya tidak mendapat subsidi listrik, termasuk 900 VA RTM sekitar 22,7 juta pelanggan dan 1.300 VA sekitar 11,6 juta pelanggan. (A-2)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2020, Bambang Gatot Ariyono (BGA) ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah
Dirjen Migas KESDM Tutuka Ariadji bersama direksi Pertamina Patra Niaga meninjau langsung sarana dan fasilitas operasional, serta memastikan pasokan energi dalam kondisi aman.
Anggota Komisi VII DPR RI Nurzahedi mengungkapkan program BPBL adalah upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan listrik sehingga berdampak positif pada berbagai bidang.
Hingga triwulan III 2023, rasio elektrifikasi (RE), yakni perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan total rumah tangga se-Indonesia, mencapai 99,74%.
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menyampaikan beberapa rekomendasi terkait aktivitas Gunung Marapi pada Minggu (3/12).
Kebutuhan energi di Indonesia bakal terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang diprediksi mencapai 330 juta pada 2060
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved