Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MANAJEMEN pengelolaan beras yang baik merupakan kunci untuk mengantisipasi krisis pangan di dalam negeri.
Demikian diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas secara virtual terkait Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok, Selasa (28/4).
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta para menteri terkait untuk menghitung secara detil ketersediaan beras di seluruh Tanah Air.
"Tentu dengan memperhitungkan stok yang ada di masyarakat, di penggilingan, di gudang dan di Bulog," ujar Jokowi.
Baca juga: Presiden Akui 11 Provinsi Defisit Beras, 30 Provinsi Defisit Gula
Ia berharap, pada masa puncak panen raya yang jatuh April ini, produksi beras bisa mencapai 5,62 juta ton.
Perum Bulog pun diminta sigap untuk menyerap gabah petani dengan harga yang layak.
"Kita juga harus bersiap menghadapi kemungkinan kemarau panjang di 2020. Walaupun BMKG memprediksi tidak ada cuaca ekstrem tahun ini, kita tetap harus waspadai terutama yang berkaitan dengan ketersediaan beras nasional kita," tandasnya. (A-2)
Selain ketersediaan beras, Bulog juga memastikan pasokan minyak goreng tetap terjaga
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali
Perum Bulog resmi melepas kontainer ekspor Beras Befood Nusantara ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2026.
Gabah tersebut tetap dibeli sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram meski kualitasnya menurun akibat terendam lumpur.
Peluncuran GPM serentak telah dimulai sejak 9 Februari 2026 dan akan berlangsung secara bertahap di berbagai wilayah.
Perum Bulog melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pasar secara serentak di seluruh Indonesia guna memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga beras serta Minyakita.
Pemerintah memperkuat kolaborasi riset untuk menopang target swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia terus menjadi perbincangan publik hingga di awal 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved