Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dengan total jumlah nilai mencapai Rp62,62 triliun menggunakan skema private placement.
Skema ini merupakan penjualan surat utang yang dilakukan secara bilateral sesuai dengan ketentuan dan persyaratan kesepakatan.
Dari data di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, SUN yang diterbitkan terdiri dari 3 seri obligasi negara.
Pertama yakni seri FR0084 dengan nilai Rp37,87 triliun, kupon 7,25% dan jatuh tempo pada 15 Februari 2026. Kedua, yakni seri FR0085 dengan nilai Rp21,17 triliun, kupon 7,75% dan jatuh tempo pada 15 April 2031.
Baca juga: Investor Tunggu Sikap The Fed, IHSG Bergerak Fluktuatif
Terakhir yakni seri VR0033 denga nilai Rp3,56 triliun, kupon sesuai dengan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate yang di tiga bulan pertama 4,54% dan jatuh tempo pada 25 April 2025.
Ketiga seri obligasi negara tersebut berstatus dapat diperdagangkan. Seri FR0084 dan FR0085 merupakan fixed rate dan seri VR0033 berjenis variable rate.
"Setelmen transaksi tersebut akan dilakukan pada tangga 4 Mei 2020," tulis siaran pers DJPPR, Selasa (28/4). (A-2)
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Postur APBN tiap tahun terus tertekan karena dibebani utang jatuh tempo dalam jumlah besar.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440 miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved