Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dengan total jumlah nilai mencapai Rp62,62 triliun menggunakan skema private placement.
Skema ini merupakan penjualan surat utang yang dilakukan secara bilateral sesuai dengan ketentuan dan persyaratan kesepakatan.
Dari data di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, SUN yang diterbitkan terdiri dari 3 seri obligasi negara.
Pertama yakni seri FR0084 dengan nilai Rp37,87 triliun, kupon 7,25% dan jatuh tempo pada 15 Februari 2026. Kedua, yakni seri FR0085 dengan nilai Rp21,17 triliun, kupon 7,75% dan jatuh tempo pada 15 April 2031.
Baca juga: Investor Tunggu Sikap The Fed, IHSG Bergerak Fluktuatif
Terakhir yakni seri VR0033 denga nilai Rp3,56 triliun, kupon sesuai dengan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate yang di tiga bulan pertama 4,54% dan jatuh tempo pada 25 April 2025.
Ketiga seri obligasi negara tersebut berstatus dapat diperdagangkan. Seri FR0084 dan FR0085 merupakan fixed rate dan seri VR0033 berjenis variable rate.
"Setelmen transaksi tersebut akan dilakukan pada tangga 4 Mei 2020," tulis siaran pers DJPPR, Selasa (28/4). (A-2)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Postur APBN tiap tahun terus tertekan karena dibebani utang jatuh tempo dalam jumlah besar.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440 miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved