Ekonom Sarankan Perluasan Pemberian Insentif

Pemerintah telah menganggarkan Rp405,1 triliun sebagai stimulus lanjutan dalam menghadapi covid-19. 

Dana itu diperuntukkan penambahan dana di bidang kesehatan Rp75 triliun, perluasan jaring pengaman sosial sebesar Rp110 triliun, dukungan bagi industri Rp70,1 triliun dan pembiayaan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 triliun.

Ekonom dari Center of Reforms on Economic (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menuturkan, berbagai upaya prioritas memang telah dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi pengambil kebijakan dapat memperluas lagi insentif kepada sektor industri yang mulai tertatih lantaran covid-19.

"Pemerintah bisa mempertimbangkan misalnya pemberian insentif pajak yang ditanggung kepada sektor lain, bukan hanya manufaktur, salah satunya misalnya sektor ritel yang harus mengurangi aktivitasnya," terang Yusuf saat dihubungi, Minggu (5/4).

Sebagaiman diketahui, beberapa perusahaan di sejumlah wilayah telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan pekerjanya.  

Misalnya saja di DKI Jakarta. Hingga Sabtu (4/4), setidaknya 16.065 pekerja di 2.008 perusahaan di-PHK karena terdampak pandemi covid-19. Sebanyak 11.104 perusahaan dan 88.835 buruh atau pekerja melaporkan terkenda dampak pandemi tersebut.Rinciannya, 9.096 perusahaan telah merumahkan 72.770 pegawainya dengan tidak menerima upah.

Sedangkan di Jawa Tengah, hingga Jumat (3/4), sebanyak 2.869 buruh telah mengalami PHK dan 454 buruh dirumahkan tanpa upah.

"Idealnya memang perusahaan yang mem-PHK ini juga bisa mengakses bantuan seperti keringanan pajak atau misalnya keringanan untuk mengakses permodalan perbankan," tutur Yusuf.

"Oleh karena itu, usaha memberikan bantuan kepada yang karyawan yang terkena PHK juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar dampaknya bisa lebih luas," sambungnya.

Dalam anggaran peluasan jaring pengaman sosial, diketahui pemerintah menambah anggaran porgram Kartu Prakerja Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Sasarannya ialah mereka yang terkena PHK dan pencari kerja dengan kuota mencapai 5,6 juta orang.

Nantinya, tiap orang yang mendapatkan fasilitas Kartu Prakerja akan mendapatkan uang pelatihan selama 4 bulan dengan besaran Rp1 juta per bulannya, ditambah dengan insentif Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan dan insentif pengisian survei sebesar Rp50 ribu sebanyak 3 kali.

Menurut Yusuf, pemeberian fasilitas Kartu Prakerja perlu didesain untuk melatih individu mendapatkan skill yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja. Itu bertujuan agar para penerima manfaat dapat bekerja usai pandemi berakhir.

"Saya kira dengan anggaran sekarang, bisa bertahan 3 sampai 6 bulan, setelah 3 bulan. Pemerintah perlu mengevaluasi secara rutin bantuan yang disalurkan. Dengan potensi add penambahan penyaluran anggaran social safety nett ," pungkas Yusuf. (E-1)