​​​​​​​Warga Mudik karena Ekonomi, Jokowi Percepat Program Sosial

PRESIDEN Joko Widodo menyatakan ribuan warga yang melakukan mudik dini dari Ibu Kota di tengah pandemi korona lantaran faktor ekonomi. Ia pun meminta jajaran kementerian terkait untuk mempercepat pemberian program jaring pengaman sosial khususnya bagi sektor informal dan pekerja harian untuk mencegah bertambahnya arus mudik.

Hal itu disampaikannya dalam rapat terbatas mengenai antisipasi mudik lebaran melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3).

"Saya melihat arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya tapi terpaksa. Banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang. Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkan kebijakan tanggap darurat, berkerja di rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah," ujar Presiden.

Jokowi menyebut sedikitnya 14 ribu orang telah melakukan mudik dini dari Ibu Kota ke berbagai daerah selama delapan hari terakhir. Pergerakan arus mudik dini tersebut terjadi sejak Jakarta menetapkan status tanggap darurat. Belasan ribu warga yang tersebut mudik menggunakan armada bus antarprovinsi dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

"Sejak penetatapan tanggap darurat di DKI Jakarta, telah terjadi percepatan arus mudik terutama dari pekerja informal di Jabodetabek menuju provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, serta ke Jawa Timur," ujarnya.

Baca juga: Terdampak Covid-19, Pemerintah Jamin Hak Pekerja Konstruksi

Jumlah 14 ribu pemudik tersebut, imbuh Jokowi, belum termasuk arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainya, seperti kereta api, kapal, angkutan udara, maupun mobil pribadi. Presiden menuturkan arus mudik dini dari Ibu Kota yang didominasi pekerja informal harus dicegah untuk menutup peluang meluasnya penyebaran covid-19.

"Karena itu saya minta percepatan program jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil, betul-betul segera dilaksanakan di lapangan. Sehingga para pekerja informal, buruh harian, pedagang asongan, semua bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujarnya. (A-2)