Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
MEMASUKI era pandemi global covid-19, pemerintah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Prioritas utamanya ialah memberikan dukungan untuk sektor kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial, dan penyelamatan sektor dunia usaha.
Pemerintah pun mendorong kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengakselerasi belanja terutama pada jadwal kuartal I 2020. Hal itu dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemi covid-19 serta penurunan harga-harga komoditas.
Re-focusing penganggaran dan peluncuran paket stimulus fiskal jilid I dan II yang diharapkan mendukung bergeraknya sektor riil pun segera dilakukan.
“Saya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Kesehatan untuk mengoordinasikan langkah-langkah di pusat dan daerah. Salah satunya, nanti akan dibuat keputusan presiden karena seluruh K/L dan pemda fokus menangani covid-19, dan di dalam APBD maupun anggaran K/L selama ini tidak ada pos untuk covid-19. Maka, akan dilakukan perubahan realokasi di anggaran K/L dan daerah,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers APBN Kita Bulan Maret 2020, kemarin.
Pada bagian lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan insentif kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi pascapengumuman kondisi darurat bencana wabah covid-19.
“Pemerintah sudah melakukan perubahan dalam APBN 2020 dan mempermudah realisasi dan fleksibilitas APBN. Kita sudah mengantisipasi,” tegas Ma’ruf di kediaman Wapres, Jakarta, kemarin.
Disebutkan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai kebijakan dalam mengantisipasi dampak ekonomi yang muncul akibat pandemi covid-19.
“Untuk pengusaha, pemerintah sudah bentuk stimulus fiskal maupun kemudahan bagi perusahaan. Kemudian ada penundaan pengembalian dana pinjaman kredit usaha. Kita tidak ingin perusahaan menjadi gulung tikar,” paparnya. (RO/Che/X-6)
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved