Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, saat ini pihaknya tengah memetakan jumlah subholding atau klaster perusahaan pelat merah. Pembentukan subholding itu bertujuan agar pengelolaan perusahaan menjadi lebih solid.
Sebanyak 142 perusahaan BUMN nantinya akan digabungkan ke dalam 15 subholding yang ditangani kedua wakil menteri (wamen) BUMN, kemudian setiap wamen akan mengelola tujuh subholding. Sementara itu, satu subholding tersisa akan terdiri atas BUMN dead-weight, yakni perusahaan yang tidak sehat.
"Ya, kira-kira 15 (subholding), tapi belum selesai. Ini lagi di-mapping karena tidak mungkin wamen-wamen, termasuk saya, mengontrol 142 perusahaan. Belum tambah lagi perusahaan anak, cucu, dan cicit," ungkap Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, dengan melakukan pemetaan, bisnis BUMN dapat lebih terkontrol dan kompetitif sehingga dapat memberikan manfaat kepada negara.
"Kami mau ada fokus bisnisnya supaya lebih terkontrol dan bisa lebih kompetitif, value chain-nya nyambung, dan menciptakan expertise dan bersaing," katanya.
Erick menjelaskan perusahaan BUMN yang masuk golongan dead-weight akan di-review lagi terkait kebijakan merger atau likuidasi. Dalam review itu akan dipetakan BUMN yang secara bisnis tidak sehat, tetapi secara fungsinya sangat berkaitan dengan penugasan negara.
Dia menambahkan, terkait kebijakan merger dan likuidasi pihaknya membutuhkan review dari komisaris perusahaan BUMN. Hal ini mengingat komisaris merupakan perwakilan pemegang saham yang lebih paham kinerja perusahaan BUMN dan anak usahanya.
Erick mencontohkan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. yang saat ini sudah siap untuk membubarkan lima anak usahanya. Hal itu bukan atas dasar permintaannya, melainkan berdasarkan hasil review dewan komisaris Garuda sendiri.
"Proses likuidasi ini dari komisaris dan direksi karena kan mereka yang bisa melihat duluan apa saja yang tidak efisien. Jadi, diutamakan direksi dan komisaris yang mengambil keputusan karena mereka yang mengurus day to day," pungkasnya. (Van/E-3)
30 Wakil Menteri tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Simak daftar lengkapnya dan isu konflik kepentingan yang menuai sorotan publik.
PT Pertamina berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai Pembina UMKM Paling Berdedikasi dalam ajang UMKM BUMN Award 2025.
RUU BUMN Perubahan diajukan karena adanya urgensi nasional pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Rini menjelaskan bahwa Tom Lembong pernah menugaskan PT PPI untuk mengendalikan harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri.
Mulai dari masa awal kemerdekaan yang fokus pada konektivitas dasar antarwilayah, hingga era Orde Baru yang membangun jalan nasional, pelabuhan, dan irigasi.
Perjalanan usaha sering kali berawal dari kecintaan pada tradisi keluarga. Inilah yang dialami Ratna, pemilik Baker’s Gram, sebuah UMKM di bidang kuline.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved