Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM mulai membidik koperasi-koperasi yang menjadi sasaran penyaluran dana bergulir. Hal itu guna menindaklanjuti instruksi Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bahwa penyaluran dana bergulir dari LPDB hanya melalui koperasi.
Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo mengatakan sejak ada instruksi dari menteri, pihaknya aktif berkoordinasi dengan daerah untuk menginventarisasi koperasi-koperasi potensial yang akan dibiayai. Selain itu, LPDB juga menerima banyak proposal pengajuan pinjaman dari koperasi-koperasi di seluruh Indonesia.
“Dalam satu bulan terakhir ada 55 koperasi yang sedang kami analisis permohonan pinjamannya, terdiri dari 27 koperasi sektor riil dan 28 koperasi simpan pinjam,” ungkap Braman Setyo dilansir dari keterangan resmi, Selasa (4/2).
Dari 55 koperasi tersebut total pengajuan pinjaman mencapai sebesar Rp861,25 miliar. Braman mengatakan LPDB akan menganalisa nilai pinjaman yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada 2020, LPDB mendapat alokasi penyaluran dana bergulir Rp1,85 triliun. Menurut Braman, khusus untuk tahun ini sebesar Rp900 miliar masih harus disalurkan lewat lembaga non koperasi atau UMKM langsung.
Hal ini ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi LPDB sebab sudah ada ikatan perjanjian sebelumnya dengan Lembaga non koperasi atau UMKM. “Pengajuan lembaga keuangan non koperasi itu kan bertahap, untuk tahun 2020 masih ada Rp900 miliar yang harus diselesaikan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, keputusan Menkop UKM agar penyaluran dana bergulir LPDB sepenuhnya lewat koperasi sebagai komitmen menumbuhkan koperasi khususnya koperasi sektor riil dan mendorong UMKM melakukan kegiatan usaha dalam wadah koperasi. (Des/E-1)
Dukungan konkret dari pemerintah yang begitu besar pada koperasi saat ini dapat memberikan manfaat lebih luas.
JUMLAH koperasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini mencapai 1.000 lebih, namun yang aktif baru sekitar 800 koperasi.
Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.
Pengembangan tebu berskala luas ini diharapkan dapat memperbaiki struktur pasokan bahan baku gula domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Pengelolaan SPBU nelayan berbasis koperasi desa ini merupakan langkah revolusioner dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Kemenag dan Kemenkop UKM menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis untuk membangkitkan dan memperkuat ekonomi umat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved