Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya meminta Bank Tabungan Negara (BTN) untuk membangun 1 juta rumah murah bagi generasi milenial.
Akan tetapi rumah tersebut tetap dikenakan down payment (DP) dan bunga meski dalam jumlah kecil.
"Saya tidak setuju dengan DP 0% atau zero percent down payment. Karena ini tidak mendidik generasi muda kita untuk menabung," kata dia dalam acara kuliah umum di Grand Studio Metro TV, Jakarta (28/1).
Menurutnya, meski generasi milenial mengalami kesulitan untuk memenuhi kredit pemilikan rumah (KPR), pihaknya tetap mengenakan DP dan bunga. Pasalnya, hal itu untuk mendidik gwnerasi muda untuk mulai menabung.
"Kalau anak muda dibiasakan untuk dididik menabung sedari awal dengan bunga KPR 5 persen atau berapa persen, maka generasi muda itu akan punya rasa tanggung jawab," ungkapnya.
Baca juga: Erick Sebut Holding Rumah Sakit Bakal Rampung di Juni 2020
Di samping, lanjutnya DP 0% juga bisa disalahginakan oleh pengusaha besar. Menurutnya, hal itu bisa dimanfaatkan oknum tertentu sehingga tidak tepat sasaran.
Kementerian BUMN pun mengupayakan pendanaan dari bank luar dengan bunga rendah, sehingga pihaknya meminta BTN menjalin kerja sama dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Dengan pendanaan JBIC tersebut, perumahan murah bagi milenial tanpa harus memberi DP 0% bisa dilakukan.
"Dengan adanya pakta dengan JBIG melalui bunga KPR yang efisien maka di situ akan bisa membantu satu juta rumah bagi generasi Millenial. Namun akses jangka waktu cicilan KPR untuk 20-30 tahun serta tentunya cicilannya tidak memberatkan," pungkasnya. (A-2)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved