Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KEPALA Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyebut kenaikan defisit APBN pada November menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola penerimaan perpajakan. Menurutnya, penerimaan perpajakan perlu digenjot lagi.
"Kalau kita lihat penerimaannya perlu digenjot karena sekarang ini terutama dari income, dari PDB itu sendiri, pertumbuhannya turun ya. Begitu juga ekspor kita turun sehingga penerimaannya banyak berkurang," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (19/12).
Menurut Yose, salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola pajak di ranah e-commerce.
"Sebenarnya teknologi yang baru saat ini yang mengubah cara kita bertransaksi itu ternyata berpengaruh juga pada perpajakan. Contohnya e-commerce. Banyak e-commerce itu tidak membayar PPN. Jadi konsumsi kita mungkin masih kuat tapi PPN itu turun karena memang belum ada mekanisme untuk mengambil PPN dari e-commerce," jelasnya.
"Bukan dalam arti memajaki platform-nya tapi lebih transaksi itu diharuskan untuk membayar pajak yang memang diperlukan. Misalnya PPN, untuk pelakunya juga membayar PPH," imbuhnya.
Selain dari sisi penerimaan, pemerintah juga harus mengatasi hal-hal dari segi pengeluaran.
"Kalau dari sisi pengeluaran tetap juga harus ada berbagai hal yang bisa diatasi. Contohnya dana transfer ke daerah itu banyak yang ternyata tidak dipergunakan dan mengendap di bank. Hal-hal seperti itu dari sisi pengeluaran harus ada efisiensi," ungkapnya.
Ia melihat memang Kemenkeu memiliki tanggung jawab lebih banyak untuk penerimaan. "Tapi pengeluarannya sebenarnya mereka juga perlu untuk memikirkan supaya pengeluaran ini menjadi lebih efisien, lebih efektif," ungkapnya.
Ia menyarankan Kemenkeu memberikan sanksi-sanksi untuk pengeluaran yang sebenarnya tidak bisa digunakan.
"Kalau memang misalnya dana transfer daerah itu banyak yang hanya mengendap sampai ratusan triliun, mungkin harus ada sanksi. Misalnya di fiskal berikutnya tidak turun lagi, gak perlu lagi dikasih uang yang sama. Dan tentunya ini menghemat pengeluaran," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir November 2019 mencapai Rp368 triliun atau 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu naik jika dibandikan dengan defisit Oktober 2019 yang tercatat Rp289,1 triliun atau 1,8% terhadap PDB. (OL-4)
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Dengan kondisi yang ada, pemerintah harus lebih prudent dalam mengelola fiskal dan menerapkan prinsip spending better.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved